Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj usai menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Muktamar NU/RMOL

Politik

MUKTAMAR NU

Said Aqil Siroj: Tidak Ada Satupun Dai dan Pesantren NU Terpapar Radikalisme

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Nahdlatul Ulama komitmen mendukung pemerintah dalam memerangi paham radikal dengan memastikan tidak satupun pesantren-pesantren yang dimiliki NU di seluruh Indonesia terpapar aliran radikalisme.

Begitu ditegaskan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Pleno II di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Bandar Lampung, Kamis (23/12).

"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren-pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil.


Dikatakan Said Aqil, PBNU memahami radikalisme berkembang sebagai akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.

Pada sisi lain, Said Aqil menyamping posisi NU dalam mendukung lahirnya UU Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.

"PBNU juga meminta agar Kominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," terangnya.

Dalam konteks keindonesiaan, lanjut Ketua Umum PBNU dua periode ini, NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara.

Terbukti hingga kini, NU berkomitmen menjaga eksistensi NKRI dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945.

"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," katanya.

Said Aqil juga menyinggung soal eksistensi gerakan 212. Bagi dia, gerakan tersebut adalah gerakan politis yang berkembang dengan narasi kebangkitan Islam.

"NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Pengagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," pungkasnya.

Populer

Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution

Sabtu, 28 Juni 2025 | 18:42

Alumni UGM Bergerak Ultimatum Rektor dan Dekan Pamerkan Ijazah Jokowi

Jumat, 04 Juli 2025 | 19:20

KPK Cekal 13 Orang ke LN Demi Usut Korupsi BRI

Senin, 30 Juni 2025 | 17:29

Amien Rais Beberkan Upaya Jokowi Ingin Bunuh Hanafi di Jalan Tol

Minggu, 29 Juni 2025 | 03:14

Pemecatan Beathor di BP Taskin Pertegas Kepalsuan Ijazah Jokowi

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:01

21 Tahun Jokowi Berkuasa Tanpa Dokumen Jelas

Senin, 30 Juni 2025 | 08:20

Usai Ungkap Ijazah Jokowi Cetakan Pasar Pramuka, Beathor Diberhentikan BP Taskin

Kamis, 03 Juli 2025 | 13:13

UPDATE

OJK Blokir 17.026 Rekening Terafiliasi Judi Online

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:57

Istana Ungkap Alasan Target Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5 Persen

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:53

Nasdem Kecewa Lifting Migas 2024 Meleset dari Target

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:48

Komisi III DPR Sahkan Pembentukan Panja RUU KUHAP

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:35

Bulog Jangan Main-Main, Surplus Beras Harus Diiringi Surplus Kesejahteraan

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:28

Anggito Abimanyu Belum Bisa Pastikan Tarif Trump Berdampak ke APBN

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:25

Penggunaan SAL untuk Pembiayaan Defisit APBN 2024 Belum Efisien

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:17

Klinik dan Apotek Desa Akan Terintegrasi Kopdes Merah Putih

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:15

Harga Emas Antam Naik Lagi, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:10

Pesantren Tamansiswa Setelah Satu Abad Lebih

Selasa, 08 Juli 2025 | 15:03

Selengkapnya