Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net
Seiring masifnya desakan publik terkait ambang batas pengajuan calon presiden atau Presidential Threshold (PT) nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK), PDI Perjuangan berpandangan berbeda.
Bagi PDIP, ambang batas presiden 20 persen dinilai harus tetap dipertahankan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, semua pihak mestinya belajar dari pengalaman Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahwa, kata dia, sistem presidensial yang dipakai Indonesia memang memerlukan basis dukungan dari parlemen.
"Pak Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya, dipilih dengan suara yang kuat dari rakyat. Tetapi dengan dukungan parlemen yang hanya 20 persen saat itu, membutuhkan waktu satu tahun setengah untuk konsolidasi saja," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (22/12).
Menurut anak buah Megawati Soekarnoputri ini, dukungan dari parlemen terhadap pemerintahan itu sangat dibutuhkan.
Pasalnya, masih kata Hasto, saat itu sejak awal yang mengganjal kebijakan pemerintahan Jokowi antara lain alotnya pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di parlemen.
Atas alasan itu, Hasto menilai ambang batas 20 persen itu adalah bagi efektifitas kerja pemerintahan. Sebab, itu adalah sistem yang kita bangun.
"Berpolitik itu dengan teori politik. Juga belajar praktik-praktik pemerintahan negara. Kerena minimum 20 persen itu untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan yang dipilih rakyat," pungkasnya.
