Berita

Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Tato Sudiarto/Net

Politik

Diplomasi RI Saat Ini Terkesan Lembek Akibat Terafiliasi secara Ekonomi ke Negara Tertentu

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Diplomasi RI pada zaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas sangat kuat dalam prinsip bebas aktif yang teguh. Politik luar negeri Indonesia ketika itu punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati, baik di lingkup ASEAN ataupun dunia internasional.

Begitu yang ditegaskan Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr Tatok Sudiarto, dalam acara diskusi virtual bertema "Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI", Selasa malam (21/12).

"Namun anehnya diplomasi RI saat ini terkesan lembek. Bisa jadi hal itu akibat Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, khususnya China. Hal mana sebetulnya afiliasi ekonomi politk seperti ini sangat merugikan Indonesia,” papar Tatok.


Ia menambahkan, dalam hubungan ekonomi dengan China, Indonesia mengalami defisit besar. Hal ini memperlemah ekonomi nasional karena barang impor apapun bisa masuk. Mulai dari sampah, mainan anak, dan berbagai produk lainnya masuk ke Indonesia tanpa ada kebijakan proteksi.

"Pada saat ini terlihat Amerika Serikat (AS) berusaha untuk merebut Indonesia dari pengaruh China. Namun karena sepertinya telah terafiliasi, maka upaya AS tidak mudah. Menjadi agak sulit karena pengaruh China cukup kuat, karena afiliasi politik domestik berubah arah,” ucapnya.

Namun demikian, saat afiliasi Indonesia-China terlihat makin erat, muncul satu hal yang lucu. Yaitu saat China tiba-tiba saja memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di blok Natuna.

"Padahal, blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Respons Indonesia dalam hal ini lemah dan tidak terlihat tegas," terangnya.  

"Berdasarkan hal-hal di atas, menjadi penting untuk dievaluasi politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia setahun terakhir, terutama dalam isu pembangunan, ekonomi, dan gender,” demikian Tatok Suadiarto.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya