Presiden Joko Widodo/Repro
Penyerahan sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), diminta Presiden Joko Widodo, bisa ditingkatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Permintaan itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan 3.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang digelar di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Selasa (21/12).
"Saya minta untuk tahun 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara, tolong bisa ditingkatkan 50 persen lagi ditambah targetnya," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait sengketa tanah. Hal ini yang mengahruskan dirinya meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan segera.
"Saya perintahkan ke Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, ‘Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka’, supaya enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," tuturnya.
Jokowi menuturkan, dalam lima tahun terakhir pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat.
Sehingga dia mengapresiasi pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tersebut.
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN, Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat," ucapnya.
"Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, enggak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," demikian Jokowi.
