Berita

Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin ratas dengan para menteri terkait soal arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem/Setwapres

Nusantara

Pimpin Ratas, Wapres Ingin Pastikan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Berjalan Sesuai Road Map

SELASA, 21 DESEMBER 2021 | 22:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Presiden Maruf Amin mempimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri terkait untuk mengevaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Selasa (21/12).

“Saya ingin memastikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh negara tetap berjalan sesuai peta jalan (road map) yang telah dirumuskan untuk tahun 2021-2024,” kata Wapres Maruf Amin dalam keterangan tertulisnya.

Wapres menjelaskan, bahwa mengacu kepada road map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.


Sementara, tambah dia, usaha lain yang dilakukan adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah.

“Salah satu respon cepat dan tanggap dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini adalah penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa),” kata Wapres.

Disisi lain, kata dia, komplementaritas program kerja antar kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem.

“Saya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terus memantau langsung program ini supaya berjalan sesuai dengan rencana, tentunya berkordinasi dengan Para Pemimpin Daerah,” kata dia.

Dalam rapat ini, Maruf Amin juga menyampaikan supaya program menyasar masyarakat pesisir yang angka kemiskinannya lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Sasaran program ini lebih berat karena kompleksitas permasalah pada masyarakat pesisir, baik dari aspek demografi, pendidikan, usia produktif, infrastruktur, sampai dengan kesehatan.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya