Berita

Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin ratas dengan para menteri terkait soal arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem/Setwapres

Nusantara

Pimpin Ratas, Wapres Ingin Pastikan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Berjalan Sesuai Road Map

SELASA, 21 DESEMBER 2021 | 22:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Presiden Maruf Amin mempimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri terkait untuk mengevaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Selasa (21/12).

“Saya ingin memastikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh negara tetap berjalan sesuai peta jalan (road map) yang telah dirumuskan untuk tahun 2021-2024,” kata Wapres Maruf Amin dalam keterangan tertulisnya.

Wapres menjelaskan, bahwa mengacu kepada road map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.


Sementara, tambah dia, usaha lain yang dilakukan adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah.

“Salah satu respon cepat dan tanggap dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini adalah penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa),” kata Wapres.

Disisi lain, kata dia, komplementaritas program kerja antar kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem.

“Saya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terus memantau langsung program ini supaya berjalan sesuai dengan rencana, tentunya berkordinasi dengan Para Pemimpin Daerah,” kata dia.

Dalam rapat ini, Maruf Amin juga menyampaikan supaya program menyasar masyarakat pesisir yang angka kemiskinannya lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Sasaran program ini lebih berat karena kompleksitas permasalah pada masyarakat pesisir, baik dari aspek demografi, pendidikan, usia produktif, infrastruktur, sampai dengan kesehatan.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya