Berita

Desain Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur/Net

Politik

PA 212: Pembangunan Ibu Kota Baru Hanya Untungkan Aseng dan Asing, Berbahaya

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk dibatalkan karena dianggap sarat kepentingan politik yang sangat membahayakan persatuan bangsa Indonesia.

Begitu yang diminta oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menanggapi calon Ibu Kota Negara (IKN) yang terendam banjir.

"Pemindahan Ibu Kota harus dibatalkan karena sarat dengan kepentingan politik yang sangat membahayakan persatuan bangsa Indonesia karena hanya menguntungkan asing dan aseng saja," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).


Proyek pembangunan IKN kata Novel, hanya menguntungkan asing dan aseng. Padahal, Indonesia sedang tidak membutuhkan Ibu Kota baru, melainkan membutuhkan pemimpin baru yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

"Negara ini tidak butuh IKN baru, tapi yang sangat penting adalah pemimpin baru yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada para cukong, dan setia terhadap ideologi Pancasila yang benar," pungkas Novel.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, penetapan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota terkesan serampangan dalam menetapkannya.

Terbukti, kata Jamiluddin, lokasi yang rencananya dibangun sebagai pengganti Ibu Kota Jakarta itu terendam banjir. Padahal, sambung dia, alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota untuk menghindari banjir. Jika di wilayah Penajam Paser banjir, maka patut diduga bahwa pemerintah tidak melakukan studi banding yang komperhensif atau menyeluruh.

“Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tandas Jamiluddin.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya