Berita

Krisis ekonomi di Afghanistan semakin parah setelah Taliban merebut kekuasaan/Net

Dunia

Khawatir Eksodus Besar-besaran, Taliban Minta Bantuan Dunia Atasi Krisis Ekonomi yang Makin Parah

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 09:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban meminta bantuan dunia internasional atas krisis ekonomi yang semakin parah, memicu kekhawatiran eksodus besar-besaran.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan dari Taliban, Mohammad Abbas Stanikzai pada pertemuan khusus untuk memperingati Hari Migran Internasional pada Sabtu (17/12).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNHCR.


Stanikzai mendesak komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat (AS), untuk bertanggung jawab atas miliaran dolar cadangan bank sentral yang diblokir.

"Dampak dari dana yang dibekukan adalah pada rakyat biasa dan bukan otoritas Taliban," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan, jutaan warga Afghanistan bisa menghadapi kelaparan selama musim dingin tanpa bantuan segera.

"Jika situasi politik dan ekonomi tidak berubah, akan ada lebih banyak migrasi," imbau Stanikzai.

AS telah mengeluarkan pedoman yang akan mengizinkan pengiriman uang tunai pribadi ke Afghanistan, tetapi menolak mencairkan 9 miliar dolar AS cadangan bank sentral atau mencabut sanksi terhadap sejumlah pemimpin Taliban.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya