Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12)/Net

Politik

LaNyalla: Pandemi Bukan Alasan Agenda Organisasi Harus Terhenti

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 06:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun telah berdampak pada pembatasan sosial di masyarakat. Perkumpulan atau pertemuan berskala besar kemudian harus ditiadakan untuk beberapa waktu.

 Hal ini tentu berdampak kepada roda organisasi, terutama bagi konsolidasi organisasi. Khususnya agenda-agenda kaderisasi maupun pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan fisik.

Begitu kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12).


Pandemi Covid, sambungnya, juga memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas new normal yaitu dengan optimalisasi komunikasi dan pertemuan secara virtual. Sehingga memang harus dilakukan modifikasi pola terhadap beberapa kebutuhan organisasi.

“Sebenarnya tidak ada alasan bahwa karena pandemi, maka sejumlah agenda organisasi harus berhenti. Termasuk penataan administrasi keanggotaan, pelaksanaan agenda kegiatan dan musyawarah-musyawarah, baik di tingkat cabang maupun wilayah. Target organisasi harus tetap jalan dan tercapai," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pandemi tidak boleh menjadi alasan pembenar atas berhenti atau terhambatnya roda organisasi.

Apalagi Ormas Pemuda Pancasila dan seluruh organisasi turunannya, termasuk Sapma PP sudah terbukti selalu mampu untuk menemukan jalan keluar atas berbagai masalah yang ada.

"Saat ini Indonesia sedang memasuki pusaran perubahan global yang terjadi di seluruh dunia akibat dari era dis-rupsi percepatan teknologi, sekaligus adanya ancaman pemanasan global yang memaksa dunia melakukan percepatan perubahan pola konsumsi energi," terang LaNyalla.

Ia melanjutkan, beberapa forum internasional terkait hal itu mulai digelar. Kesepakatan-kesepakatan global mulai diterapkan.

"Di sinilah titik penting  dari sebuah kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa, karena semua negara pada hakekatnya akan berpihak kepada kepentingan nasional masing-masing," tegas dia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya