Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12)/Net
Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun telah berdampak pada pembatasan sosial di masyarakat. Perkumpulan atau pertemuan berskala besar kemudian harus ditiadakan untuk beberapa waktu.
Hal ini tentu berdampak kepada roda organisasi, terutama bagi konsolidasi organisasi. Khususnya agenda-agenda kaderisasi maupun pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan fisik.
Begitu kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12).
Pandemi Covid, sambungnya, juga memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas new normal yaitu dengan optimalisasi komunikasi dan pertemuan secara virtual. Sehingga memang harus dilakukan modifikasi pola terhadap beberapa kebutuhan organisasi.
“Sebenarnya tidak ada alasan bahwa karena pandemi, maka sejumlah agenda organisasi harus berhenti. Termasuk penataan administrasi keanggotaan, pelaksanaan agenda kegiatan dan musyawarah-musyawarah, baik di tingkat cabang maupun wilayah. Target organisasi harus tetap jalan dan tercapai," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pandemi tidak boleh menjadi alasan pembenar atas berhenti atau terhambatnya roda organisasi.
Apalagi Ormas Pemuda Pancasila dan seluruh organisasi turunannya, termasuk Sapma PP sudah terbukti selalu mampu untuk menemukan jalan keluar atas berbagai masalah yang ada.
"Saat ini Indonesia sedang memasuki pusaran perubahan global yang terjadi di seluruh dunia akibat dari era dis-rupsi percepatan teknologi, sekaligus adanya ancaman pemanasan global yang memaksa dunia melakukan percepatan perubahan pola konsumsi energi," terang LaNyalla.
Ia melanjutkan, beberapa forum internasional terkait hal itu mulai digelar. Kesepakatan-kesepakatan global mulai diterapkan.
"Di sinilah titik penting dari sebuah kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa, karena semua negara pada hakekatnya akan berpihak kepada kepentingan nasional masing-masing," tegas dia.
