Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12)/Net

Politik

LaNyalla: Pandemi Bukan Alasan Agenda Organisasi Harus Terhenti

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 06:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun telah berdampak pada pembatasan sosial di masyarakat. Perkumpulan atau pertemuan berskala besar kemudian harus ditiadakan untuk beberapa waktu.

 Hal ini tentu berdampak kepada roda organisasi, terutama bagi konsolidasi organisasi. Khususnya agenda-agenda kaderisasi maupun pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan fisik.

Begitu kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12).


Pandemi Covid, sambungnya, juga memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas new normal yaitu dengan optimalisasi komunikasi dan pertemuan secara virtual. Sehingga memang harus dilakukan modifikasi pola terhadap beberapa kebutuhan organisasi.

“Sebenarnya tidak ada alasan bahwa karena pandemi, maka sejumlah agenda organisasi harus berhenti. Termasuk penataan administrasi keanggotaan, pelaksanaan agenda kegiatan dan musyawarah-musyawarah, baik di tingkat cabang maupun wilayah. Target organisasi harus tetap jalan dan tercapai," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pandemi tidak boleh menjadi alasan pembenar atas berhenti atau terhambatnya roda organisasi.

Apalagi Ormas Pemuda Pancasila dan seluruh organisasi turunannya, termasuk Sapma PP sudah terbukti selalu mampu untuk menemukan jalan keluar atas berbagai masalah yang ada.

"Saat ini Indonesia sedang memasuki pusaran perubahan global yang terjadi di seluruh dunia akibat dari era dis-rupsi percepatan teknologi, sekaligus adanya ancaman pemanasan global yang memaksa dunia melakukan percepatan perubahan pola konsumsi energi," terang LaNyalla.

Ia melanjutkan, beberapa forum internasional terkait hal itu mulai digelar. Kesepakatan-kesepakatan global mulai diterapkan.

"Di sinilah titik penting  dari sebuah kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa, karena semua negara pada hakekatnya akan berpihak kepada kepentingan nasional masing-masing," tegas dia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya