Ethiopia menolak tegas rencana PBB yang akan meluncurkan penyelidikan internasional atas dugaan pelanggaran di negaranya selama perang yang telah berlangsung lebih dari setahun.
Ethiopia dan negara-negara Kelompok Afrika telah menyerukan debat untuk penolakan rencana tersebut dengan mengatakan bahwa penyelidikam itu bermuatan politik.
PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia pada Jumat (17/12) mengadopsi proposal untuk membentuk panel ahli internasional yang akan menyelidiki pelanggaran di Ethiopia, di mana dari 47 orang anggota sebanyak 21 mendukung, 15 menentang, dan 11 abstain.
Resolusi tersebut menetapkan pembentukan panel ahli akan beranggotakan tiga orang untuk jangka waktu satu tahun untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan tujuan untuk penuntutan di masa depan.
Negara-negara telah mendesak badan hak asasi PBB untuk mengirim penyelidik internasional ke Ethiopia yang dilanda konflik di tengah peringatan kekerasan.
Berbicara pada pertemuan darurat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, wakil kepala hak asasi Nada al-Nashif memperingatkan bahwa konflik brutal selama 13 bulan di wilayah Tigray utara, Ethiopia, dapat meningkat.
Ini, katanya, akan memiliki "implikasi besar, tidak hanya bagi jutaan orang di Ethiopia, tetapi juga di seluruh kawasan".
Banyak diplomat menyuarakan kekhawatiran atas laporan kekejaman dalam konflik, yang menurut PBB telah menewaskan ribuan orang, membuat lebih dari dua juta orang kehilangan tempat tinggal dan mendorong ratusan ribu orang ke ambang kelaparan.
Ethiopia mengecam gagasan tersebut. Tepat sebelum pemungutan suara, utusan Ethiopia untuk PBB di Jenewa, Zenebe Kebede, menolak apa yang disebutnya teks "bermotivasi politik".
"Tuduhan yang dikenakan terhadap negara saya tidak berdasar dan mengabaikan fakta di lapangan," katanya seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (17/12).
Beberapa negara datang untuk membela Ethiopia. Duta Besar Kamerun Salomon Eheth bahkan bersikeras atas nama negara-negara Afrika bahwa penyelidikan itu akan "kontraproduktif dan rentan terhadap memperburuk ketegangan".
Namun, beberapa negara Afrika termasuk Senegal dan Sudan memutuskan hubungan dan abstain.
