Miris, Gagasan RUU IKN Tak Masukkan Aspek Sosial Politik dan Humaniora

Pertimbangan sosial, politik, dan humaniora seharusnya menjadi faktor yang turut diperhatikan dalam membangun Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, disamping aspek teknokrasi pembangunan fisik yang juga diperlukan.

Begitu kata Peneliti Klaster Politik Perkotaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring #IndonesiaLeadersTalk bertajuk "Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat Via Pansus IKN" pada Jumat malam (18/12).

"Yang saya sedih karena ketika ada lomba sayembara gagasan desain IKN baru, juri dan kriteria unggulan siapa yang menang dari gagasan desain IKN baru itu semua adalah kaum teknokrat, teknolog, arsitek tanpa melibatkan sosial humaniora," kata Syafuan.

Atas dasar itu, Syafuan menyayangkan rencana pemindahan IKN hanya dilihat dari aspek fisik semata. Padahal menurutnya, aspek lainnya seperti sosial, politik, hingga humaniora sedianya menjadi faktor yang penting untuk dilibatkan, dan dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

"Jadi, saya sangat sedih bagaimana satu desain hanya melihat fisiknya tidak jiwanya, tidak budayanya, tidak sosial humanioranya," sesalnya.

"Dari desain sayembara saja saya menduga ini terlalu banyak muatan teknokrasi, teknisnya, tapi kurang pertimbangan sosial, politik, budaya. Itu kekecewaan saya," demikian Syafuan.  

Hadir narasumber lain dalam diskusi daring yang disiarkan secara live di kanal YouTube PKS TV tersebut, antara lain Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Chusnul Mariyah.