Tanpa Pemerintahan yang Inklusif, Taliban Bisa Kehilangan Kekuasaannya

Sejak mengutarakan komitmen setelah mengambil alih kekuasaan, Taliban dinilai telah gagal memenuhi janji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.

Sekitar empat bulan berkuasa, Taliban masih belum mendapatkan pengakuan dunia lantaran masih banyaknya pertanyaan yang belum dijawab, termasuk hak asasi manusia dan bagaimana perempuan menjalankan perannya.

Menilai situasi ini, staf khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk Afghanistan, Zamir Kabulov memperkirakan, Taliban bisa kehilangan kekuasaannya jika tidak segera memenuhi kewajiban mereka membentuk pemerintahan yang inklusif.

"Inklusivitas politik etnis diperlukan. Mereka mungkin kehilangan kekuasaan dalam waktu dekat jika mereka terus bertindak seperti itu. Mereka harus memastikan inklusivitas," ujarnya, seperti dikutip ANI News pada Jumat (17/12).

Dengan membentuk pemerintahan yang inklusif, Kabulov mengatakan, aset Afghanistan yang dibekukan oleh komunitas internasional akan dicairkan sehingga Taliban lebih mudah mengatur negara.

Dalam pandangannya, Kabulov mengatakan, negara-negara Barat harus bertanggung jawab penuh atas situasi di Afghanistan, khususnya melalui pembiayaan.

"Tentu saja kami bisa jika Presiden (Putin) memutuskan. Tapi Anda mengerti, prioritas kami adalah penyediaan bantuan kemanusiaan," tambahnya.

Diplomat tersebut juga menginformasikan bahwa Rusia akan mengirimkan gelombang bantuan kemanusiaan lagi ke Afghanistan pada 18 Desember.

Gelombang pertama dikirimkan pada November, yang kedua pada awal Desember. Bantuan tersebut akan mencakup makanan, tepung dan obat-obatan.