Peneliti: Upaya Saied Dekatkan Diri dengan Rakyat Tidak Meredakan Konflik, Gejolak Politik di Tunisia Akan Terus Meningkat

Gejolak politik di Tunisia nampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Keputusan Presiden Kais Saied yang  memperpanjang satu tahun penangguhan parlemen dan mengumumkan referendum untuk mereformasi konstitusi, mendapat banyak kecaman dan memercikkan api kemarahan.

Para lawan Saied menuduhnya sengaja memberikan pukulan lain terhadap demokrasi yang baru lahir di negara itu. Sebaliknya, banyak orang Tunisia, yang bosan dengan sistem yang dianggap disfungsional dan korup, menyambut baik langkah Saied.

Peneliti politik dari  University of Lille, Amine Ben Mami, menjelaskan, keputusan Saied itu akan menghadapi penentangan yang meningkat dalam bentuk demonstrasi di dalam negeri dan tekanan dari luar negeri.

“Menangguhkan parlemen memungkinkan Saied memiliki caranya sendiri. Dia ingin menjadi wakil rakyat, bahkan jika itu berarti menentang rakyat ke partai politik, dan salah satu pengumuman dalam empat jam pidatonya adalah penyelenggaraan konsultasi warga Tunisia di lapangan dan di Internet dari 1 Januari hingga 20 Maret," katanya seperti dikutip dari Africa News.

Ia kemudian melanjutkan bahwa 20 Maret adalah tanggal kemerdekaan, itu akan menjadi pertanyaan untuk sampai pada Konstitusi baru yang mengabadikan rakyat dan bukan yang telah diadopsi oleh partai politik.

Pengumuman Saied tersebut juga telah mengirimkan gelombang kejutan melalui pembentukan politik di Tunisia. Ben Mami yakin ketegangan akan meningkat.

Aktor politik yang berbeda dari partai politik masih dalam fase ketegangan, katanya.

Seminggu yang lalu terjadi kebakaran di markas partai Islam. Itu menimbulkan pertanyaan pada saat partai ini telah benar-benar dikosongkan dari kekuasaan dan pengaruhnya yaitu DPR, yang benar-benar dibekukan.

"Ada dua pihak yang memainkan permainan itu, yang satu menganggap prosesnya diblokir total dan yang lain menganggap Saied melakukan ini dengan ide memperbaiki Konstitusi, untuk mendekatkannya kepada rakyat, dan mereka mendukung wacana ini," tutupnya.

Juli lalu, Presiden Saied memberhentikan perdana menteri dan menangguhkan parlemen dalam apa yang banyak diklaim sebagai upaya untuk menghapus partai Islam Ennahdha dari pemerintah.

Dengan menangguhkan parlemen, Presiden Saied telah 'de facto' mencopot Ennahdha dari kekuasaan.

Ennahdha telah menjadi pilar koalisi pemerintah berturut-turut sejak jatuhnya rezim Zine El Abidine ben Ali, yang digulingkan pada 2011 oleh pemberontakan rakyat.