Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Imbas Omicron Masuk RI, Jokowi Larang Menterinya ke Luar Negeri

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 17:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus pertama infeksi virus Covid-19 varian Omicron resmi disampaikan pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal untuk menghambat penyebaran varian asal Afrika Selatan ini.

Yang pertama, Jokowi meminta semua warga Indonesia untuk segera mengikuti program vaksinasi yang disediakan pemerintah.

"Yang belum mendapatkan dua kali vaksinasi, apalagi yang belum sama sekali, segeralah datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (16/12).

Mekipun situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, Jokowi berharap masyarakat tidak kendor menerapkan protokol kesehatan.

"Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," imbuhnya.

Selain imbauan kepada masyarakat, Jokowi juga menyampaikan harapannya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan mobilitas.

"Saya juga meminta pejabat negara untuk menahan diri tidak berpergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi merendah," demikian Jokowi.

Populer

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Alvin Lim Protes Izin Galangan Kapal Panji Gumilang

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:56

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Jaksa KPK Ungkap Keterlibatan Orang Tua Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dalam Kasus Gazalba Saleh

Senin, 06 Mei 2024 | 13:05

Sore Ini KPK Umumkan Penahanan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Selasa, 07 Mei 2024 | 14:57

UPDATE

Harga Minyak Dunia Naik Imbas Kebakaran Kanada

Selasa, 14 Mei 2024 | 14:04

DPR Segera Bahas Aturan Penghapusan Kelas BPJS

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:56

Dasco Bantah Revisi UU Kementerian untuk Tambah Jumlah Menteri

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:53

Minta Jatah Kursi Menteri, Nasdem dan PKB Tak Beretika!

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:46

MK Diminta Tolak Permohonan Nasdem soal PSSU di Babel

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:40

Mertua Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:38

Tawa Hakim MK Dengar KPU dan Kuasa Hukum Adu Urat

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:35

Pengesahan RUU MK di Masa Reses Kantongi Izin Pimpinan DPR

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:31

IMF Desak Jepang Stabilkan Nilai Tukar Yen

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:26

PKS Kritik Penambahan Pos Kementerian: Koordinasi akan Berantakan

Selasa, 14 Mei 2024 | 13:23

Selengkapnya