Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

China: Kebebasan Navigasi yang Dimaksud AS adalah Memasuki Laut China Selatan Tanpa Izin

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 15:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkait meningkatnya agresivitas China di kawasan selama kunjungan ke Jakarta ditanggapi oleh Beijing.

Selama lawatannya ke Indonesia pada Selasa (14/12), Blinken menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan agresi China di kawasan yang terlihat dari semakin agresifnya tindakan Beijing. Blinken juga menekankan AS akan memastikan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan komentar dalam konferensi pers pada Rabu (15/12).


Dalam komentarnya, Zhao mengatakan bukan China yang menimbulkan masalah dan ancaman di Laut China Selatan, melainkan AS yang menggunakan dalih "kebebasan navigasi" untuk mengerahkan militer di kawasan tersebut.

"Bukan China yang sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan. Bukan China yang secara acak mengirimkan kapal dan pesawat terbang canggih untuk melakukan pengintaian atau latihan militer di Laut China Selatan... Saya yakin kita semua tahu negara mana yang biasa melakukan semua ini. Saya berharap para pejabat AS tidak akan salah mengartikan fakta," sindirnya, seperti dikutip People's Daily Online.

Perihal seruan hukum internasional, yaitu UNCLOS, yang disebutkan oleh Blinken, Zhao menyebut China tidak bergabung dengan konvensi. Untuk itu, ketetapan UNCLOS bagi China telah "batal demi hukum".

Menurutnya, penerapan hukum dan ketertiban internasional selama ini merupakan praktik egoisme dan standar ganda yang telah kehilangan kredibilitas, serta semakin kontraproduktif.

"Kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh AS tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih AS dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi," ujar Zhao.

Ia mengatakan, AS harus menghormati fakta, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menghentikan langkah-langkah keliru yang merusak rasa saling percaya dan kerjasama antara negara-negara kawasan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya