Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

China: Kebebasan Navigasi yang Dimaksud AS adalah Memasuki Laut China Selatan Tanpa Izin

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 15:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkait meningkatnya agresivitas China di kawasan selama kunjungan ke Jakarta ditanggapi oleh Beijing.

Selama lawatannya ke Indonesia pada Selasa (14/12), Blinken menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan agresi China di kawasan yang terlihat dari semakin agresifnya tindakan Beijing. Blinken juga menekankan AS akan memastikan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan komentar dalam konferensi pers pada Rabu (15/12).


Dalam komentarnya, Zhao mengatakan bukan China yang menimbulkan masalah dan ancaman di Laut China Selatan, melainkan AS yang menggunakan dalih "kebebasan navigasi" untuk mengerahkan militer di kawasan tersebut.

"Bukan China yang sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan. Bukan China yang secara acak mengirimkan kapal dan pesawat terbang canggih untuk melakukan pengintaian atau latihan militer di Laut China Selatan... Saya yakin kita semua tahu negara mana yang biasa melakukan semua ini. Saya berharap para pejabat AS tidak akan salah mengartikan fakta," sindirnya, seperti dikutip People's Daily Online.

Perihal seruan hukum internasional, yaitu UNCLOS, yang disebutkan oleh Blinken, Zhao menyebut China tidak bergabung dengan konvensi. Untuk itu, ketetapan UNCLOS bagi China telah "batal demi hukum".

Menurutnya, penerapan hukum dan ketertiban internasional selama ini merupakan praktik egoisme dan standar ganda yang telah kehilangan kredibilitas, serta semakin kontraproduktif.

"Kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh AS tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih AS dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi," ujar Zhao.

Ia mengatakan, AS harus menghormati fakta, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menghentikan langkah-langkah keliru yang merusak rasa saling percaya dan kerjasama antara negara-negara kawasan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya