Korupsi di Indonesia Merupakan Operasi Terencana Jaringan Oligarki Hingga Anak Pejabat Tinggi

Korupsi di Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Pasalnya, perilaku korup kini bukan sekadar dilakukan oleh beberapa pejabat di lembaga negara saja.

“Tapi merupakan operasi terencana jaringan oligarki hingga ke anak-anak pejabat sangat tinggi,” tegas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada wartawan, Kamis (16/12).

Atas alasan itu, dia mengajak masyarakat untuk bergerak. GIB sendiri telah bergabung dengan gerakan kemasyarakatan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK).

“Ayo gabung,” ajaknya.

PNPK merupakan poros yang berisi puluhan aktivis dan tokoh pergerakan. Mereka hadir untuk mendesak penegak hukum segera menuntaskan kasus korupsi masa lalu dan masa kini serta mencegah praktik pada masa yang akan datang.

Salah satu yang menjadi konsentrasi PNPK adalah sejumlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat seperti kasus BLBI, Bansos, Jiwasraya, Asabri, Jasindo, PCR dan-lain. PNPK juga mendesak agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.

Sebelum resmi dideklarasikan, PNPK menggelar Rembug Nasional pada Rabu kemarin (15/12). Acara ini dihadiri oleh Marwan Batubara (IRRES), Prof Anthony Budiawan (PEPS), Adhie Masardi (GIB), Ferry Juliantono (KMSDK), Jumhur Hidayat (KMSDK), Salamudin Daeng (AEPI), Sujahri ( GMNI) dan dr. Zulkifli S Ekomei (Komite Pemburu Koruptor).

Kemudian para pemrakarsa PNPK yaitu Gigih Guntoro (Indonesian Club), M Hatta Taliwang (Insitute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Haris Rusly Moti (Petisi 28), Sumiarto (Barisan Anak Jakarta - BAJAK), Aprudin (Pemuda Penggerak Bina Mandiri - P2BM).

Selain itu, Baharudin Sayidi (Komite Solidaritas Umat Islam Indonesia - KSUII), Suwitno (Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa - AMPB), Wawan (LSM PELOPOR), Bambang Nurdin (Barisan Penyelamat Bangsa), Nur Ridwan (Bina Bangun Bangsa), Ferry Razali (Peduli Bangsa Nusantar - PBN, Yudha (Forum Bela Negara - FBN), Mulia Astuti (Permindo).