Berita

Mantan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie/Net

Politik

DPR-Pemerintah Sepakat Kereta Cepat Diguyur PNM, Alvin Lie: Ujung-ujungnya Duit Rakyat

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya benar-benar diguyur uang rakyat.

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (15/12), pemerintah dan Komisi XI DPR RI meyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk 11 BUMN dan lembaga, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Melalui PT KAI (Persero), negara akan menyuntik dana Rp 4,3 triliun yang diperuntukkan kebutuhan base quality proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Penggunaan uang negara ini pun makin mengingkari janji Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan tidak akan menggunakan uang negara dalam proyek bersama China itu.

"Ujung-ujungnya APBN juga. Ujung-ujungnya pendanaan dari pajak yang dibebankan pada rakyat juga," kritik mantan Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie dikutip dari akun Twitternya, Kamis (16/12).

Sejatinya, penggunaan duit negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diharamkan Presiden Joko Widodo. Namun presiden berubah sikap dan mengizinkan penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

Hal itu dilakukan karena konsorsium BUMN pemegang proyek tersebut sedang kesulitan keuangan, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

UPDATE

Diungkap Pengacara, 4 Rekening Brigadir J Dikuasai Sambo Diduga untuk Kelola Dana Taktis dari Mafia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 02:09

Bahas Perdamaian Dunia, Anies Terbang ke Jepang Diskusi dengan PM Fumio Kishida

Selasa, 16 Agustus 2022 | 01:52

Surya Darmadi Dipulangkan ke Indonesia dengan Maskapai China Airline

Selasa, 16 Agustus 2022 | 01:18

Personel yang Diduga Terlibat Kasus Ferdy Sambo Harus Dihukum Berat

Selasa, 16 Agustus 2022 | 00:55

Sudah 63 Personel Diperiksa Kasus Ferdy Sambo, 35 Diduga Langgar Etik

Selasa, 16 Agustus 2022 | 00:17

Sejalan dengan Jokowi, Guru Besar UGM: Sosialisasi RKUHP Mutlak Diperlukan

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:43

Kapolri Perintahkan Semua Polda Sikat Judi Online

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:32

PBHI: Pasal Obstruction of Justice Tidak Bisa Dipakai Bagi Terperiksa Tanpa Tahu Upaya Rekayasa Ferdy Sambo

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:22

Temui Manajemen PT Kawan Lama Group, Suami Korban Dugaan Pelecehan Seksual Minta Dua Hal

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:03

Praperadilan Ditolak PN Jaksel, Nizar Dahlan Optimistis Laporannya Tetap Diproses KPK

Senin, 15 Agustus 2022 | 22:58

Selengkapnya