PNPK Ajak Seluruh Rakyat Lawan Pejabat dan Pengusaha Kotor

Banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi dan diduga masih banyak lagi pejabat yang berada di lingkaran korupsi membuat sejumlah tokoh maupun aktivis berkumpul menentang pejabat dan pengusaha kotor.

Para tokoh dan aktivis ini berkumpul dalam forum Dialog Pra Konferensi Nasional Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) bertajuk "Menghentikan Kejahatan Pejabat dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara" di Cafe House of Arsonia, Jalan Pejompongan Raya No. 2, RT. 07/05, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu sore (15/12).

Tokoh dan aktivis yang hadir dalam pertemuan ini yaitu, Haris Rusly Moti, Marwan Batubara, Alif Kamal, Ferry Juliantono, Adhie Massardi, Anthony Budiawan, Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang dan lainnya. Mereka disebut sebagai Pemrakarsa PNPK. Di tubuh PNPK ini juga masih banyak pihak yang tergabung sebagai Pemrakarsa.

Dalam pertemuan ini, para Pemrakrasa PNPK menyampaikan masing-masing pandangan soal kondisi bangsa Indonesia, khususnya terkait kasus korupsi.

Salah satu Pemrakarsa, Haris Rusly Moti mengatakan, pertemuan ini merupakan forum awal. Nantinya di mulai awal 2022, PNPK akan terus mengkampanyekan dan menyuarakan dan mengajak rakyat Indonesia untuk membela negara agar bersih dari para pejabat dan pengusaha kotor.

"Mudah-mudahan pada bulan Januari kita sudah bisa memulai mengkampanyekan melalui tagar-tagar di media sosial, maupun aksi-aksi atau dialog-dialog untuk memulai mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berperan membela negara, dan mendatangi kantor pemerintah, kantor penegak hukum, kantor DPR seluruh Indonesia. Pokoknya sederhana saja, bersihkan seluruh fungsi-fungsi negara dari para penjahat kotor, dari para pengusaha kotor," ujar Haris seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (15/12).

Karena menurut PNPK kata Haris, semua persoalan bangsa diakibatkan adanya segelintir pejabat kotor yang merangkap sebagai pengusaha kotor dan mengendalikan semuanya.

"Saya kira tahun 2022, tahun keberuntungan rakyat Indonesia, menurut ramalan Jayawijaya. Tahun keberuntungan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia akan mengubah nasib dan tidak bergantung lagi pada oligarki kotor ini, tidak tergantung lagi pada sistem yang kotor ini. Kita datangi istana, kita datangi DPR MPR, kita datangi kantor pemerintah daerah, kantor-kantor penegak hukum, kita ingin Indonesia bebas dari pejabat kotor," tegas Haris menutup.

Dalam pertemuan ini pun juga disinggung beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di pemerintahan Joko Widodo, termasuk kasus PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan.