Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tegas, Menteri PPPA Minta Predator Santriwati Dikebiri

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 16:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perhatian khusus diberikan Presiden Joko Widodo terhadap kasus kekerasan seksual 13 santriwati di Kota Bandung. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hadir dan mengawal langsung kasus ini.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (14/12).

"Tentunya kasus ini bapak presiden memberikan perhatian khusus, saya hadir kemarin, presiden mengarahkan untuk pemerintah hadir untuk memberikan tindak tegas," kata Bintang Puspayoga, sapaan akrabnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


"Presiden memberikan perhatian serius, penegakan hukum yang seberat-beratnya buat pelaku," tambahnya.

Merespons arahan Presiden Jokowi, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Kejati Jabar, LPSK, Pemprov Jabar, dan instansi terkait. Hasilnya, mereka sepakat mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan jaminan perlindungan maksimal kepada korban.

"Kami telah berdiskusi terhadap kelanjutan terdakwa HW (Herry Wirawan). Ini merupakan kolaborasi lintas sektoral, ini masalah kita semua. Kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul memberikan keberpihakan kepada korban," paparnya.

Bintang menambahkan, pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan terhadap 13 santriwati merupakan perbuatan keji. Sehingga, Kementerian PPPA mendorong hakim untuk memberikan hukuman berat, ditambah hukuman kebiri.

"Ini kejahatan yang luar biasa, tidak hanya kekerasan seksual saja, eksploitasi dan penyalahgunaan bansos. Kekerasan seksual ini korbannya banyak, dilakukan berkali-kali, sudah barang tentu pelaku harus mendapat tambahan hukuman kebiri," tegasnya.

"Saya yakin masyarakat puas, bila terdakwa dihukum seberat-beratnya," demikian Bintang Puspayoga. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya