Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tegas, Menteri PPPA Minta Predator Santriwati Dikebiri

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 16:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perhatian khusus diberikan Presiden Joko Widodo terhadap kasus kekerasan seksual 13 santriwati di Kota Bandung. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hadir dan mengawal langsung kasus ini.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (14/12).

"Tentunya kasus ini bapak presiden memberikan perhatian khusus, saya hadir kemarin, presiden mengarahkan untuk pemerintah hadir untuk memberikan tindak tegas," kata Bintang Puspayoga, sapaan akrabnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


"Presiden memberikan perhatian serius, penegakan hukum yang seberat-beratnya buat pelaku," tambahnya.

Merespons arahan Presiden Jokowi, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Kejati Jabar, LPSK, Pemprov Jabar, dan instansi terkait. Hasilnya, mereka sepakat mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan jaminan perlindungan maksimal kepada korban.

"Kami telah berdiskusi terhadap kelanjutan terdakwa HW (Herry Wirawan). Ini merupakan kolaborasi lintas sektoral, ini masalah kita semua. Kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul memberikan keberpihakan kepada korban," paparnya.

Bintang menambahkan, pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan terhadap 13 santriwati merupakan perbuatan keji. Sehingga, Kementerian PPPA mendorong hakim untuk memberikan hukuman berat, ditambah hukuman kebiri.

"Ini kejahatan yang luar biasa, tidak hanya kekerasan seksual saja, eksploitasi dan penyalahgunaan bansos. Kekerasan seksual ini korbannya banyak, dilakukan berkali-kali, sudah barang tentu pelaku harus mendapat tambahan hukuman kebiri," tegasnya.

"Saya yakin masyarakat puas, bila terdakwa dihukum seberat-beratnya," demikian Bintang Puspayoga. 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya