Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/Repro

Politik

Bentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Komite Advokasi Daerah, KPK: Pengusaha Tak Perlu Khawatir Dapat Gangguan dari Birokrat

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengusaha memiliki peran dalam kemajuan perekonomian negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Direktorat baru yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan aparat birokrasi.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara Bincang Stranas PK bertajuk "OSS: Inikah Jawaban Pencegahan Korupsi dalam Perizinan Berusaha?" yang diselenggarakan melalui virtual dan disiarkan langsung di kanal YouTube StranasPK Official, Selasa pagi (14/12).

"Rasa-rasanya kita sepaham bahwa tidak ada negara yang maju secara perekonomiannya tanpa peran dari pengusaha. Tidak ada negara yang aman tanpa kesejahteraan," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (14/12).


Untuk itu, kata Alex, sudah menjadi program pemerintah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia salah satunya adalah dengan mengundang para investor dan menambah investasi.

"Nah sayangnya, kita paham dari berbagai kesempatan, rasa-rasanya Bapak Presiden juga menyampaikan, salah satu hambatan terbesar dalam penanaman modal, dalam mengundang investor itu adalah korupsi, selain juga inefisien birokrasi serta akses pembiayaan infrastruktur," papar Alex.

Karena itulah KPK sudah membentuk suatu direktorat khusus, yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan aparat birokrasi.

Selain itu, di daerah KPK juga sudah membentuk Komite Advokasi Daerah yang bertujuan untuk menjembatani kesulitan yang dihadapi pengusaha ketika berhubungan dengan aparat birokrat terkait dengan perizinan.

"Misalnya supaya ada kesatuan, kesamaan persepsi antara pengusaha dan teman-teman atau dari para birokrasi, untuk menghindari suap," jelas Alex.

Direktorat tersebut juga dapat membantu pengusaha dalam penerapan manajemen antisuap.

"Kita berharap bahwa teman-teman pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga mengedepankan profesionalitas dan integritas. Harapan kami, teman-teman pengusaha dalam menjalankan usaha dapat dengan tenang menjalankan urusannya tanpa khawatir akan diganggu oleh pihak-pihak baik oleh aparat birokrat maupun oleh aparat yang lain," terang Alex.

"Sehingga harapannya ketika usahanya berhasil, penghasilan negara dari sektor pajak juga dapat meningkat, yang pada gilirannya juga akan menambah dana pembangunan. Lebih dari itu, juga harapan pemerintah, penciptaan lapangan kerja yang menjadi persoalan bangsa kita juga dapat terwujud dengan baik," sambung Alex menutup.

Selain Alex Marwata, acara ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menjadi Keynote Speaker juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya