Pimpinan Komisi IX DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Karantina Hotel

Pimpinan Komisi XI DPR RI mencurigai adanya mafia hotel yang diduga bermain melalui kebijakan kewajiban karantina 10 hari bagi WNA/WNI yang tiba dari luar negeri.

Dugaan ini mencuat setelah ada warga yang melaporkan biaya karantina di hotel yang berkali-kali lipat dari biaya menginap biasa.

"Aktivitas hotel-hotel ini jelas merugikan rakyat. Harga yang mereka terapkan untuk karantina ini sangat mahal dan tidak masuk akal, bisa mencapai tiga kali lipat. Kami mencurigai ini ada permainan," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/12).  

Anshory mencontohkan, harga paket karantina 10 malam di hotel sekitar Mangga Dua, Jakarta Pusat, mencapai Rp 11 juta per orang. Karena itu, total biaya karantina sepasang orangtua dengan 1 anak di satu kamar hotel mencapai Rp 24 juta.

Jika mereka pulang dari Singapura dengan total biaya tiket sebesar Rp 10 juta, kata Anshory, maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 34 juta.

"Ini belum termasuk PCR ya. Biayanya kalau sama PCR bisa 36-37 juta per keluarga. Jika ini terus dibiarkan, wisatawan akan sulit berkunjung ke negara ini dan pada akhirnya merugikan pemerintah sendiri," papar politikus PKS ini.

Oleh karena itu, Pemerintah harus segera melakukan tindakan tegas terhadap mafia hotel yang melakukan permainan harga.

"Caranya adalah dengan menyisir hotel-hotel dan mengecek biaya-biaya yang mereka keluarkan," jelasnya.

Tak hanya itu, Anshory juga mengusulkan agar Pemerintah segera menetapkan harga maksimal atau batas atas karantina di hotel.

"Pemerintah bisa terapkan harga tertinggi karantina di hotel untuk mencegah permainan-permainan pemilik hotel untuk mengeruk keuntungan besar dari kebijakan karantina ini," tutup Ansory.