Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Marak Kekerasan Seksual Terhadap Anak, HNW Pertanyakan Kinerja Kementrian PPPA

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 23:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya Kementerian terkait agar bisa melakukan langkah-langkah antisipatif sehingga kejahatan serupa tak terulang dikemudian hari.

Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) didesak harus menunjukkan kinerja secara konkret alias tidak hanya sekedar melakukan kerja-kerja yang bersifat koordinatif semata.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk "Mendorong Keberpihakan Negara dalam Perlindungan Anak" di Jakarta, Senin (13/12).


"Kami di komisi VIII selalu meneriakkan, agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu ditingkatkan kelasnya, jangan hanya menjadi kementerian yang bersifat koordinatif saja," tegasnya.

Atas dasar itu, HNW sapaan akrab Wakil Ketua MPR RI ini meminta Bintang Puspayoga mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja selaku pemangku kepentingan di kabinet Indonesia Maju untuk mengadvokasi dan melakukan terobosan terhadap fenomena sosial belakangan ini.

"Harusnya dia (Menteri PPPA) setara dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian (dan lainnya)," kata HNW.

Sebab, sambungnya, anggaran negara yang digelontorkan oleh negara yang mana uang itu berasal dari rakyat untuk Kementerian PPPA tidaklah sedikit. Untuk itu, sedianya hal itu dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat banyak. 

"Kita tahu bahwa kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini anggarannya hanya sekitar 300 miliar," ungkapnya.

"Jadi kami sudah teriakan itu, sejak periode yang lalu sampai menteri yang sekarang kami selalu menyampaikan agar dan mestinya beliau juga menyampaikan kepada bapak presiden agar kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkatkan statusnya baik kewenangan dan anggarannya supaya bisa melakukan peran dan sosialisasi terhadap beragam produk perundangan," demikian HNW.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya