Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut Presidential Threshold (PT) harus nol persen atau ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air disambut baik sejumlah pihak. Pasalnya dengan adanya Presidential Threshold yang tinggi, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/12).
"Sudah seharusnya Pilpres yang membutuhkan ongkos politik mahal/tinggi dihilangkan. Bisa dibayangkan, bila ada figur yang kredibel, berintegritas dan hebat mau maju menjadi calon pemimpin bangsa, tetapi tak punya kapital yang memadai," ujarnya.
Menurutnya, PT yang tinggi itu pula yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju dalam Pilpres nanti. Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktek korupsi.
"Penerapan sistem presidential threshold terkesan sebagai upaya membatasi hak konstitusional rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya," demikian Politisi PAN ini.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebelumnya menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT). Ini lantaran, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. Tapi 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi," kata Firli Bahuri saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat lalu (10/12).
