Berita

Politisi Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Pemilu Serentak 2024 Inkonstitusional, Puluhan Juta Pemilih Kehilangan Hak Pilih

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penyerentakan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024 dinilai akan menghilangkan hak para pemilih baru untuk menentukan sosok calon presiden dan wakil presiden pilihan.

"Pilpres dilakukan bersamaan dengan Pileg itu inkonstitusional," kata politisi Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/12).

Ia menjelaskan, maksud dari kehilangan hak pilih untuk pemilih baru tersebut merujuk pada mekanisme pengusungan capres dan cawapres 2024 oleh partai politik berdasarkan hasil Pileg 2019.


Artinya, pemilih baru dipaksa untuk memilih capres dan cawapres 2024 hasil saringan parpol peraih kursi di Pileg 2019. Padahal, banyak masyarakat pemilih baru yang belum memiliki hak suara pada Pileg 2019.

Sedangkan Pileg 2024 yang seharusnya menjadi titik awal pemilih baru dalam menentukan sosok pemimpin masa depan justru diserentakkan dengan Pilpres 2024.

"Ingat, masyarakat yang belum memiliki hak pilih di Pileg 2019 itu jumlahnya puluhan juta dan baru punya hak pilih di Pemilu 2024. Misalnya saja masyarakat yang saat pemilu 2019 baru berumur 12 tahun dan kurang dari 17 tahun," sambungnya.

Pencapresan dengan didasarkan hasil pemilu sebelumnya juga tidak efektif karena tak semua pemilih di pemilu sebelumnya masih akan memberikan suara pada Pemilu 2024.

"Misalnya saja, masyarakat yang memberikan suaranya pada Pileg 2019 juga sudah banyak yang meninggal dunia," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya