Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Firli Bahuri dalam satu kesempatan/Net

Hukum

Jokowi Bangga Indeks Perilaku Antikorupsi Meningkat, Firli Bahuri: Kuncinya Pada Pendidikan

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 23:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Saat menyampaikan pidato pada puncak perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia), Presiden Joko Widodo bangga bahwa indeks perilaku antikorupsi pada masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks perilaku antikorupsi tahun 2019 berada di angka 3,07, lalu tahun 2020 diangka 3,84 dan pada tahun 2021 diangka 3,88.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan bahwa dalam rencana stratagis KPK 2019-2024 mengedepankan upaya pencegahan, dengan membangun arus pikir utama seluruh komponen bangsa tentang bahayanya korupsi.


“Dengan begitu maka pendidikan adalah hal yang utama untuk pemberantasan korupsi,” kata Firli dalam keterangannya pada Harkodia, Kamis (9/12).

Pendidikan dalam kerangka pemberantasan korupsi, sambung Firli, sangat penting. Pasalnya, melalui pendidikan maka dapat merubah sikap, perilaku dan budaya korupsi.

“Budaya korupsi harus kita ganti menjadi budaya antikorupsi. Bagaimana caranya, caranya tak lain adalah melalui pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan itu ialah senjata yang paling ampuh dan bisa kita gunakan untuk mengubah dunia,” tekan Firli.

Dalam rangka membentuk perilaku antikorupsi, KPK juga melakukannya melalui saluran yang akrab dengan masyarakat yakni lewat Festival Film Antikorupsi Tahun 2021 yang tujuannya untuk membudayakan spirit pemberantasan korupsi di tanah air.

Disamping itu, strategi KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi menggunakan trisula, yakni pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas, agar generasi mendatang tak mau lagi melakukan korupsi.
 
Lalu pencegahan melalui upaya-upaya perbaikan sistem, dan terakhir yaitu penindakan yang bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.






Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya