Berita

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama/Net

Politik

Belajar dari UU Ciptaker, PKS Minta Pembahasan RUU IKN Libatkan Masyarakat

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembahasan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disarankan tidak dilakukan terburu-buru. Utamanya, dalam memastikan ada partisipasi masyarakat yang cukup untuk memberikan masukan terhadap pembahasan tersebut.

Seperti disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, pembahasan RUU IKN sebaiknya berkaca kepada pembahasan UU Cipta Kerja yang diproses cepat tetapi berujung masalah dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi.

"Butuh waktu untuk melakukan pembahasan agar dapat menampung lebih banyak masukan dari masyarakat," ujar Suryadi Jaya Purnama dalam keterangannya, Kamis (9/12).


Dikatakan Suryadi, sejumlah substansi dalam RUU IKN masih perlu dikritisi. Seperti soal pemilihan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibukota baru, pemilihan waktu, mekanisme pemindahan, bentuk pemerintahan, dan masalah pembiayaan.

"Beberapa substansi yang harus dikritisi adalah terkait pilihan lokasi pemindahan Ibukota Negara ke daerah Penajam Paser Utara, kemudian juga pemilihan waktu pemindahan, mekanisme pemindahan serta bentuk pemerintahan IKN dan masalah pembiayaan," terangnya.

Untuk itu, ia menekankan, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pembahasan RUU IKN menjadi penting untuk diperhatikan dan diberikan ruang yang cukup.

"Jangan sampai terjadi kembali kejadian seperti UU Cipta Kerja yang pada akhirnya diputuskan oleh MK untuk harus diperbaiki karena kurang melibatkan partisipasi publik," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya