Dari tiga poin krusial yang mengharuskan adanya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, salah satunya disoroti DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara.
Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan mengatakan, pihaknya mendorong DPR RI memperkuat peran Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas pada agenda revisi UU Migas yang ditarget kelar pada tahun 2022.
Dia mengungkapkan, Pemerintah dan DPR RI harus memberikan karpet merah kepada industri hulu migas, salah satunya adalah dengan merealisasikan RUU Migas tersebut.
"Revisi UU Migas ini harus segera diselesaikan. Saya kira ini jadi catatan yang menarik,†ujar Mamit FGD bertajuk 'Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia dalam menghadapi Transisi Energi' di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (7/12).
Mamit memastikan, Pandawa Nusantara akan mengawal proses legislasi revisi UU Migas tersebut bisa rampung tahun depan. Karena, pihaknya berharap jangan sampai pembahasan terhadap RUU Migas tersebut berlarut-larut.
Sebab menurut Mamit, UU Migas yang baru nantinya akan memberikan kemudahan investasi yang dapat membangkitkan perekonomian nasional, dan yang paling penting adalah penguatan lembaga hulu migas harus benar-benar segera dilakukan.
"Saya memahami posisi dan tupoksi temen-temen di SKK Migas hari ini karena memang diatur hanya dalam Perpres, padahal di sisi lain fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas adalah sangat luar biasa berat dan sangat luar biasa besar," tuturnya.
Dengan kepastian dan penguatan lembaga SKK Migas, Mamit menmprediksi investor akan mendapatkan kepastian hukum yang jelas terkait posisi SKK Migas. Sehingga, melalui revisi UU Migas ini juga akan bisa dipastikan posisi SKK Migas dalam pengembangan industri Migas di dalam negeri.
"Ini harus benar-benar mendapatkan kepastian akan berada dimana, apakah akan menjadi badan usaha milik negara khusus atau akan kembali ke Pertamina seperti dahulu, atau akan tetap menjadi seperti ini," katanya.
DPR RI sebelumnya menargetkan revisi RUU Migas bisa terealisasi pada akhir 2022. Revisi beleid ini akan dikejar bersamaan dengan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT).
RUU Migas sebelumnya tercatat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2018. Namun, RUU itu terbengkalai hingga sekarang. Komisi VII DPR melihat pandemi COVID-19 menjadi penyebab revisi UU Migas belum dilanjutkan pembahasannya.
Setidaknya ada tiga poin krusial dalam revisi tersebut, yakni mengenai pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang dikabarkan akan menggantikan peran SKK Migas, contract regime dan hak partisipasi BUMD mengelola blok migas dengan skema Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
