Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Etnis Sudan Pecah, 48 Nyawa Melayang

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Puluhan orang tewas dalam konflik suku di negara bagian Darfur Barat, Sudan. Komite Pusat Dokter Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/12) jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 48 jiwa.

"Laporan awal menunjukkan bahwa ada 48 kematian akibat peluru tajam dan sejumlah besar cedera, beberapa kritis, akibat konflik berdarah di daerah Kirainik di negara bagian Darfur Barat," bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (7/12).

Dalam laporan terpisah, Koordinasi Umum untuk Pengungsi dan Pengungsi di Darfur, juga mengkonfirmasi puluhan orang tewas atau terluka akibat serangan oleh orang-orang bersenjata di daerah Kirainik di negara bagian Darfur Barat.


"Kekerasan meletus di daerah itu setelah milisi bersenjata membunuh dan melukai sejumlah pengungsi internal (IDP), dan membakar kamp IDP dan pasar daerah Kirainik di negara bagian Darfur Barat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Wilayah Darfur Arko Minni Minnawi mengatakan pihak berwenang sedang melakukan upaya untuk mencegah mobilisasi dan perpecahan suku, yang akan mengakibatkan pembakaran desa dan eskalasi konflik.

Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, sementara itu, mengadakan pertemuan rutin di Istana Republik di Khartoum pada hari Senin dan meninjau peristiwa malang di negara bagian Darfur dan Kordofan yang mengakibatkan korban dan perusakan properti.

"Dewan menyatakan penyesalan atas terjadinya peristiwa seperti itu yang menyebabkan pertumpahan darah dan hilangnya harta benda," kata Salma Abdul-Jabbar Al-Mubarak, juru bicara dewan dalam sebuah pernyataan.

Perang saudara di wilayah Darfur Sudan telah terjadi sejak 2003 selama pemerintahan mantan Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan dari kekuasaan pada April 2019.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan di Darfur termasuk gangguan keamanan dan akses suku terhadap senjata, sementara banyak bagian wilayah tersebut tidak memiliki pemerintahan yang efektif.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya