Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Anies-Sandi Disebut Tidak Bisa Jadi Presiden Karena Bukan Suku Jawa, Pengamat: Pernyataan Arief Poyuono Bisa Mengganggu NKRI

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menparekraf Sandiaga Uno tidak bisa jadi Presiden karena bukan dari suku Jawa, dinilai terlalu mengarah etnosentrime.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang multietnik dan semua berpotensi menjadi presiden atau pemimpin negeri.

"Pernyataan Arief Poyuono itu mengarah etnosentrime. Suku lain seolah tertutup untuk terpilih menjadi presiden," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Senin (6/12). 


Menurutnya, sikap etnosentrime tersebut tentu membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, sikap etnosentrisme itu pada umumnya berkembang di negara totaliter.

"Hal itu sudah dipraktekan Adolf Hitler saat memimpin Jerman. Hitler melalui NAZI terus menerus mengagungkan rakyat Jerman sebagai bagian dari Ras Arya," katanya.

Dijelaskan Jamiluddin, NAZI menilai Ras Arya ras paling unggul, karena itu paling berhak memimpin dunia. Ras lain hanya pecundang, karenanya syah untuk dipimpin dan dikuasai.

Sikap seperti itu tentu sangat tidak cocok di negara demokrasi. Sebab, mereka akan terus berupaya mendominasi dengan tidak memberi ruang bagi suku lain untuk memimpin.

"Indonesia yang dihuni multietnis, tentu sikap etnosentrisme Arief Poyuono dapat mengganggu NKRI. Suku lain akan merasa tertutup untuk menjadi presiden. Hal itu dapat membuat frustasi suku lain," demikian Jamiluddin.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya