Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri kabinet yang berpeluang dicopot oleh Presiden Joko Widodo pada agenda reshuffle kabinet yang diisukan terjadi pada Rabu Pon atau pada 8 Desember 2021.
"Karena kebijakannya membuat kelembagaan negara lainnya, dalam hal ini MPR yang di dalamnya berasal dari DPR dan DPD berang anggarannya dipangkas," ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).
Selain itu, Saiful juga membeberkan beberapa menteri lainnya yang berpeluang akan dicopot oleh Jokowi yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif, karena hampir tidak ada gebrakan yang berarti bahkan cenderung seperti diam saja tidak ada hal-hal yang siginifikan dilakukannya.
Selanjutnya adalah Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Luthfi, yang juga berpotensi diganti karena perdagangan di masa pandemi tidak kunjung signifikan perkembangannya.
"Padahal potensi ekonomi melalui perdagangan di masa pandemi justru dapat dioptimalkan misalnya terkait dengan perdagangan di bidang sandang dan pangan," kata Saiful.
Selain itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga masuk prediksi Saiful. Karena, menteri ini seperti tidak pernah muncul ke permukaan, padahal aktifitas perhubungan di masa pandemi juga perlu dipikirkan.
"Kemudian Menaker (Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah) juga berpotensi untuk dilakukan pergantian, karna UU Cipta Kerja mendapat banyak perlawanan dan kecaman. Apalagi pasca putusan MK dan penentuan UMR ringan yang seakan menghilang tidak memberikan penjelasan kepada publik," jelas Saiful.
Lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dia anggap tidak pernah kelihatan program-program yang dapat menyentuh masyarakat pedesaan, apalagi di masa pandemi sangat butuh dukungan kementerian tersebut yang seperti tidak pernah muncul dipermukaan.
"Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki juga. Di mana justru banyak koperasi yang berguguran di masa pandemi, harusnya koperasi menjadi tulang punggung masyarakat dimasa sulit seperti pandemi saat ini," terang Saiful.
Nama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, dinilai Saiful patut diganti. Karena dia jarang memberikan statement di muka publik, padahal kehadirannya sangat dibutuhkan di tengah banyaknya hak-hak anak dan perempuan yang belum signifikan untuk mendapat perlindungan.
"Juga yang terkait banyak persoalan agraria dan pertanahan yang juga belum signifikan penyelesaian di lapangan, sehingga bukan tidak mungkin Sofyan Djalil juga akan dilakukan pencopotan oleh Jokowi," pungkas Saiful.
