Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL
Mantan Bupati Banjarnegara, Djasri, daat giliran dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Djasri selaku Bupati Banjarnegara periode 2001-2006 dan 2006-2011 dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (BS).
"Pemeriksaan bertempat di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah," ujar Ali kepada wartawan, Jumat siang (3/12).
Ali menambahkan, penyidik juga memanggil tiga orang lainnya sebagai saksi bersamaan dengan pemeriksaan Djasri. Yaitu Firman Hartowiyono selaku Komisaris PT Dieng Persada Nusantara, Wijilaksono selaku Direktur PT Purnama Putra Wijaya, dan Kartono Herpurwanto selaku Bagian ULP Kabupaten Banjarnegara.
Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 bersama Kedy Afandi (KA) selaku swasta telah diamankan pada Jumat, 3 September 2021.
Budhi diduga memerintahkan Kedy menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek. Begitu pula untuk perusahaan yang ingin mendapatkan proyek-proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee 10 persen dari nilai proyek.
Tersangka Kedy pun selalu diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BR).
Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi pun diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.
