Berita

Jusuf Kalla dalam Halaqoh Satu Abad NU bertema "Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyyin" di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Politik

Jusuf Kalla: Beda dengan Muhammadiyah, Tata Kelola NU Mirip Franchise

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) tidak ubahnya sebuah franchise besar yang memiliki banyak cabang, tetapi aset-asetnya dimiliki individu yang berbeda-beda.

Perumpamaan itu disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Halaqoh Satu Abad NU bertema "Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyyin" di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Aset-aset NU, kata JK, berbeda sama sekali dengan apa yang dikelola Muhammadiyah di mana setiap aset mulai aset pendidikan sampai kesehatan semuanya menjadi milik organisasi.


"Tadi disampaikan bahwa ribuan pesantren di INA (Indonesia) sebagian besar dimiliki oleh NU. Bukan milik NU tapi milik orang NU, ada bedanya," kata JK.

"Berbeda dengan Muhamadiyah, kalau Muhammadiyah rumah sakit, sekolah itu milik Muhammadiyah, arsip Muhammadiyah, tapi kalau NU milik para kiai orang NU," sambungnya.

Tata kelola NU, lanjut JK, mirip seperti franchise waralaba makanan cepat saji McDonald's. Di mana, perusahaan besar asal Amerika Serikat itu bisa dikenal di seluruh penjuru dunia.

"Jadi saya sering minta maaf saya katakan, kalau NU itu kaya franchise, McDonald's. Semua McDonald's itu adalah yang punya beda-beda. Kalau Muhammadiyah murni holding company, dari atas sampai ke bawah dia punya sendiri," terangnya.

Meski begitu, lanjut Mustasyar PBNU ini, warga Nahdliyyin sebetulnya memiliki satu kebanggaan yakni bagaimana jiwa berwirausaha mampu membangun ribuan pesantren secara mandiri.

"Saya bilang orang-orang NU itu entrepreneurshipnya itu tinggi. Karena bisa dirikan pesantren ribuan," pungkasnya.

Acara yang dibuka Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ini dihadiri ekonom senior Rizal Ramli dan kader PKB di DPR RI.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya