Masyarakat Adat Batak saat berziarah ke makam BJ Habibie/Ist
Aliansi Gerak rakyat (Gerak) Tutup TPL berziarah ke makam Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan.
Sejumlah 40 orang perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup Toba Pulp Lestari (TPL) datang mengenang momentum kebijakan BJ Habibie menghentikan operasional PT Inti Indorayon Utama (IIU), sekarang bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL), pada 19 Maret 1999.
Penutupan operasional perusahaan IIU dilakukan karena masyarakat yang menolak kehadiran industri pulp (bubur kertas) dan rayon (bahan tekstil) yang membawa dampak lingkungan. Masalah lain perampasan lahan atau wilayah milik masyarakat beserta dampak ikutannya.
Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarat Adat (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak, mengatakan sebanyak 40 orang perwakilan masyarakat adat di kawasan Danau Toba berziarah ke makam BJ Habibie. Mereka berasal dari 20 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba, Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Kabupaten Samosir.
Tujuan berziarah untuk mengenang jasa-jasa Presiden BJ Habibie yang sangat berharga bagi masyarakat Batak, yang di masa kepemimpinannya, sangat peka mendengar jeritian-jeritan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan PT IIU.
Di antaranya pencemaran limbah berbahaya di seputar pabirk PT IIU, kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba dan perampasan tanah rakyat oleh rezim Orde Baru, yang lalu menyerahkan tanah kepada Sukanto Tanoto.
“Beliau (BJ Habibie) adalah pemimpin yang sangat ideal, karena peka akan jeritan-jeritan warga. Beliau juga ilmuan, dan dengan keilmuanannya mendorong dilakukannya penelitian secara ilmiah terkait manfaat dan dampak PT IIU, dan kemudian terbukti tanpa ragu-ragu menutup PT IIU saat itu,†ujar Roganda kepada wartawan, Minggu (28/11).
Mereka berdoa di makam Habibie yang pusaranya bersebelahan dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. Roganda bersama komunitas masyarakat adat Kawasan Danau Toba sudah dua pekan berada d Jakarta.
Mereka melakukan aksi dan teatrikal bersambung. Di antaranya, mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Istana Negara, serta kantor Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan.
Aspirasi yang dibawa dengan berbagai alasan untuk satu tujuan, agar pemerintah menutup PT TPL karena dianggap lebih banyak dampak negatif (mudharat kehadirannya) daripada manfaatnya.
“Kami sangat merindukan pemimpin seperti sosok Presiden ketiga bapak BJ Habibie. Karena itu, kami datang untuk berterima kasih, mengucap syukur, dan berdoa kepada Tuhan yang Mahakuasa, untuk menempatkan beliau di tempat terbaik yang disediakan oleh Tuhan,†kata Roganda, satu dari 21 pendemo yang diangkut polisi dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami juga berharap, pemimpin yang sekarang, bapak presioden Joko Widodo dapat meniru kepemimpinan pak Habibie yang sangat peka mendengar jeritan warganya. Harapan kami, Presiden Jokowi menutup TPL, dan tanah dikembalikan pada rakyat,†ujar Roganda.
Sebelumnya, 6 Agustus 2021, aktivis lingkungan dari Sumatera Utara, Togu Simorangkir �"yang berjalan kaki 54 hari bersama tim 11 Aksi Jalan Kaki Tutup TPL-- bertemu dengan Presiden Jokowi. Saat itu, Togu menyerahkan buku berisi daftar dampak buruk kehadiran (dosa-dosa) PT IIU/TPL di Kawasan Danau Toba.
Sejak tahun 1987, ketika pabrik perusahaan ini baru berdiri, gerakan perlawanan sudah muncul. Pemicunya adalah perampasan tanah dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik.
Perusahaan penghasil pulp dan rayon yang pabriknya berada di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea, dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat serius tidak hanya di sekitar pabrik, tetapi juga di desa-desa sepanjang daerah aliran Sungai Asahan.
