Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok/RMOLNetwork
Sikap komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak wacana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman diduga ada tekanan besar. Padahal, rencana akuisisi ini sebagai langkah strategi untuk pengembangan Mobil Listrik nasional.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Adib Miftahul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/11).
"Secara etis, cara dan sikap komunikasi seperti ini tentu sangat politis dan jauh dari tradisi dialog bangsa Indonesia. Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan," kata Adib.
Jika dilihat dari alurnya kata Adib, dimana perusahaan sudah menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement) maka tindakan Ahok sangat membahayakan posisi perusahaan tersebut. Selain itu, keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina tersebut tentu memiliki pertimbangan bisnis tertentu, baik dari sisi brand image dan kwalitas produk streetscooter, kesempatan Indonesia, melalui IBC untuk melakukan loncatan teknologi, dan tentunya kesanggupan keuangan Pertamina itu sendiri.
"Ahok bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segregasi sosial politik bangsa selama selama ini. Karena pernyataan politisnya yang mengganggu dan menyinggung pihak lain," tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai isu mobil listrik ini justru hanya dijadikan komoditas politik Ahok. Lalu Menimbulkan kegaduhan sosial dan khususnya di internal Pertamina.
"Atau mungkin karena bukan perusahaan mobil China yang diakuisisi? Sehingga Ahok menunjukan ketidaksetujuan keputusan bisnis tersebut dengan berupaya meraih simpati publik," ujar Adib
Diketahui, dalam statementnya di salah satu media Ahok menyatakan dari pada Mengakuisisi Perusahaan Mobil EV, lebih baik mengajak kerjasama dengan salah satu Brand Kendaraan Roda empat asal China yang juga saat ini sudah memproduksi Mobil EV.
"Tentunya statement ini mempertegas posisi keberadaan Ahok dalam menolak rencana akuisisi perusahaan mobil steetScooter. Dan tegas terlihat Ahok seolah olah mau menahan berkembangnya Industri Mobil EV yg bisa dimiliki oleh Negara Indonesia," papar Adib.
Adib mempertanyakan bagaimanapun apabila Pertamina Power Indonesia (PPI) bisa mengakusisi perusahaan mobil Streetscooter yang sudah berjalan memproduksi dan memasarkan mobil EV, maka kedepannya bangsa kita bisa lebih cepat masuk dan memiliki dalam Industri kendaraan EV yang sangat berpotensial dalam pengembangannya kedepannya.
"Pertamina Power Indonesia juga bisa menaruh langsung putra putri indonesia dalam Pabrik tersebut sehingga transfer technology atas Industri Kendaraan ELectrical Vehicle bisa lebih cepat dan akurat dalam penetrasinya," tegasnya.
Diketahui, Pernyaatan Basuki Tjahaja Purnama di kanal Youtube “Panggil Saya BTP†berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi†yang dirilis hari Jumat lalu (19/11) menuai kontroversi di tengah masyarakat mengenai road map mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Ahok, rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang jelas.
“Kami rasa alasan bahwa valuasi tidak jelas itu meremehkan kapabilitas tim Pertamina dan IBC dalam melakukan analisa investasi. Tentunya selain tim internal, ada konsultan2 yang membantu juga. Kelihatannya justru semasa Ahok sebagai Komut, kondisi Pertamina lamban berkembang, dan hal ini sudah menjadi perhatian bapak Presiden," kata Adib.
"Hal-hal yang dilakukan Ahok makin jelas menjurus ke permainin politik karena selain kritik terhadap strategi Nasional mobil listrik yang dicanangkan Presiden, dia juga melemparkan tuduhan2 lain ke BPK dan BUMN2 lain bahwa mereka semua ‘bermain’ bersama," tutup Adib.
