Berita

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid/Repro

Politik

Contoh Rezim Gus Dur dan SBY, Usman Hamid: Penyelesaian Papua Harus Mengedepankan Dialog

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 21:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo diharapkan menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih mengedepankan dialog dan bukan penyelesaian militer.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di acara CrossCheck bertajuk "KKB Saudara Kita?", Minggu siang (28/11).

Pernyataan Usman ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sempat menjadi pembahasan publik.


"Kita bisa melihat pernyataan itu secara berdiri sendiri, bisa juga dikaitkan dengan Pak Dudung sebagai KSAD," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/11).

Sebagai pernyataan yang berdiri sendiri kata Usman, pernyataan Dudung merupakan yang selama ini diharapkan oleh berbagai kalangan yang memperhatikan soal Papua.

"Yaitu bukan penyelesaian militer, melainkan penyelesaian yang mengedepankan dialog, mengedepankan pendekatan hukum, keadilan, kesejahteraan dan hak asasi manusia," kata Usman.

Usman pun berharap agar pemerintahan Jokowi dapat menirukan pendekatan yang dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur maupun era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai salah satu contoh adalah pendekatan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau di era pemerintahan Yudhoyono di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Jadi sebagai pernyataan saya kira itu justru hal-hal yang harus diapresiasi," kata Usman.

Namun kata Usman, di balik pernyataan Dudung juga tersimpan catatan. Jika yang dimaksud OPM, maka pernyataan Dudung banyak diharapkan banyak kalangan.

Dalam pandangan Usman, keinginan OPM merdeka lebih dikarenakan reaksi atas berbagai persoalan pembangunan. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan sumber daya alam dan kekerasan yang mereka alami.

"Maksudnya adalah satu ketidakpuasan atas sejarah politik mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi berbagai persoalan itu yang membuat mereka ingin merdeka. Dan sikap untuk menyikapi itu dengan cara merangkul, mendialogkan, tentu itu sesuatu yang saya kira benar," pungkas Usman.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya