Berita

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid/Repro

Politik

Contoh Rezim Gus Dur dan SBY, Usman Hamid: Penyelesaian Papua Harus Mengedepankan Dialog

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 21:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo diharapkan menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih mengedepankan dialog dan bukan penyelesaian militer.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di acara CrossCheck bertajuk "KKB Saudara Kita?", Minggu siang (28/11).

Pernyataan Usman ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sempat menjadi pembahasan publik.

"Kita bisa melihat pernyataan itu secara berdiri sendiri, bisa juga dikaitkan dengan Pak Dudung sebagai KSAD," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/11).

Sebagai pernyataan yang berdiri sendiri kata Usman, pernyataan Dudung merupakan yang selama ini diharapkan oleh berbagai kalangan yang memperhatikan soal Papua.

"Yaitu bukan penyelesaian militer, melainkan penyelesaian yang mengedepankan dialog, mengedepankan pendekatan hukum, keadilan, kesejahteraan dan hak asasi manusia," kata Usman.

Usman pun berharap agar pemerintahan Jokowi dapat menirukan pendekatan yang dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur maupun era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai salah satu contoh adalah pendekatan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau di era pemerintahan Yudhoyono di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Jadi sebagai pernyataan saya kira itu justru hal-hal yang harus diapresiasi," kata Usman.

Namun kata Usman, di balik pernyataan Dudung juga tersimpan catatan. Jika yang dimaksud OPM, maka pernyataan Dudung banyak diharapkan banyak kalangan.

Dalam pandangan Usman, keinginan OPM merdeka lebih dikarenakan reaksi atas berbagai persoalan pembangunan. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan sumber daya alam dan kekerasan yang mereka alami.

"Maksudnya adalah satu ketidakpuasan atas sejarah politik mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi berbagai persoalan itu yang membuat mereka ingin merdeka. Dan sikap untuk menyikapi itu dengan cara merangkul, mendialogkan, tentu itu sesuatu yang saya kira benar," pungkas Usman.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya