Berita

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid/Repro

Politik

Contoh Rezim Gus Dur dan SBY, Usman Hamid: Penyelesaian Papua Harus Mengedepankan Dialog

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 21:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo diharapkan menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih mengedepankan dialog dan bukan penyelesaian militer.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di acara CrossCheck bertajuk "KKB Saudara Kita?", Minggu siang (28/11).

Pernyataan Usman ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sempat menjadi pembahasan publik.


"Kita bisa melihat pernyataan itu secara berdiri sendiri, bisa juga dikaitkan dengan Pak Dudung sebagai KSAD," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/11).

Sebagai pernyataan yang berdiri sendiri kata Usman, pernyataan Dudung merupakan yang selama ini diharapkan oleh berbagai kalangan yang memperhatikan soal Papua.

"Yaitu bukan penyelesaian militer, melainkan penyelesaian yang mengedepankan dialog, mengedepankan pendekatan hukum, keadilan, kesejahteraan dan hak asasi manusia," kata Usman.

Usman pun berharap agar pemerintahan Jokowi dapat menirukan pendekatan yang dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur maupun era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai salah satu contoh adalah pendekatan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau di era pemerintahan Yudhoyono di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Jadi sebagai pernyataan saya kira itu justru hal-hal yang harus diapresiasi," kata Usman.

Namun kata Usman, di balik pernyataan Dudung juga tersimpan catatan. Jika yang dimaksud OPM, maka pernyataan Dudung banyak diharapkan banyak kalangan.

Dalam pandangan Usman, keinginan OPM merdeka lebih dikarenakan reaksi atas berbagai persoalan pembangunan. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan sumber daya alam dan kekerasan yang mereka alami.

"Maksudnya adalah satu ketidakpuasan atas sejarah politik mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi berbagai persoalan itu yang membuat mereka ingin merdeka. Dan sikap untuk menyikapi itu dengan cara merangkul, mendialogkan, tentu itu sesuatu yang saya kira benar," pungkas Usman.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Saham BMW Menguat di Tengah Kerja Sama Qualcomm

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 12:21

1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Ditangguhkan, Begini Cara Cek Penerima Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:24

Karhutla Kerap Terjadi di Lokasi Sama, Kemenhut Diminta Perkuat Mitigasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:17

Emas Antam Terbang Rp40.000, Dekati Harga Rp2,7 Juta per Gram

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:08

Tailan Perketat Aturan Senjata Usai Penembakan Sekolah Tewaskan 8 Orang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:53

Lewat AI Innovator University, UNSIA Janji Hadirkan Pendidikan Merata di Indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:43

Laporan FAO: Konflik Teluk hingga El Nino Pemicu Lonjakan Harga Pangan Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:26

DPR Dukung Kepala BGN Tindak Lanjuti Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:17

Sinopsis Film Thriller Terbaru The Last House di Netflix

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:09

Komisi III DPR Minta Polisi Transparan Usut Temuan 995 Senpi di Sekolah Pondok Pinang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:01

Selengkapnya