Berita

Tangkapan layar saat Menteri BUMN Erick Thohir mampir di sebuah toilet SPBU berbayar/Repro

Publika

Erick Thohir Lakukan Pencitraan, Emang Salah?

Oleh: Tony Rosyid*
MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 00:52 WIB

TOILET gratis! Itulah yang sekarang ramai jadi perbincangan publik. Pasalnya, viral video Erick Thohir, Menteri BUMN, meminta kepada Dirut Pertamina agar toilet di setiap SPBU Pertamina gratis.

"Untung besar, toilet masih bayar," kata Erick Thohir.

Pencitraan! Begitu stigma yang muncul. Kesan ini dominan di mata publik. Sebagian menuduh Erick Thohir sedang mengalihkan isu PCR. Opini yang berkembang: Erick Thohir harus ikut bertanggung jawab.


Lepas dari semua itu, sore tadi saya mampir ke toilet SPBU milik Pertamina di daerah Ciputat, ternyata memang gratis. Biasanya bayar.

Jangan bayangkan Rp 2.000-nya. Kalikan berapa juta sehari orang masuk ke toilet SPBU. Tentu, ini memberi kontribusi kepada masyarakat.

Dibanding hasil PCR? Begitu protes publik. Ini lain soal. Kalau ada masalah di situ, usut dan tuntaskan. Bukan hanya ramai di media. Mesti ada ujung. Sehingga semuanya harus klir.

Kembali soal toilet, kalau itu pencitraan, maka itu pencitraan yang bermanfaat. Nah, pencitraan model seperti ini mesti ditiru oleh pejabat yang lain. Konkret, langsung bisa dirasakan.

Rakyat enggak peduli itu pencitraan atau bukan. Yang rakyat tahu, kalau kebijakan itu dirasakan manfaatnya, diapresiasi. Kalau enggak ada manfaatnya, semua akan terbongkar kedoknya. Simpel!

Silakan yang mau pencitraan, ikuti cara Erick Thohir. Pencitraan yang langsung terasa dan dinikmati oleh rakyat.

Nah, mesti ada pencitraan-pencitraan dalam bentuk kebijakan yang lebih besar manfaatnya. Misal, harga minyak turun seiring dengan pandemi. Ini akan lebih keren lagi.

Kalau cuma marah-marah, pakai sandal jepit, blusukan sana-sini, tebar dan jualan senyum, itu mah kuno. Sudah enggak zaman.

Ambil kebijakan yang terukur, videokan, sebar ke publik, lalu besoknya rakyat merasakan kebijakan itu. Ini baru keren.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya