Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist
RMOL. Generasi muda Indonesia perlu mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas di tahun 2045.
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, peran pemuda dan mahasiswa penting dalam menyukseskan Indonesia Emas.
Indonesia Emas yang dimaksud LaNyalla adalah pada tahun 2045, ada beberapa momentum penting. Pertama, usia Republik Indonesia genap 100 tahun.
Kedua, pada tahun itu terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif. Pada tahun itu, Indonesia juga diprediksi termasuk dalam negara berpenghasilan tinggi dan masuk dalam urutan negara 5 besar di dunia.
"Untuk menghadapi hal itu, Indonesia harus mempersiapkannya dengan matang," kata LaNyalla dalam acara Indonesia Youth Festival 2021 Melompat Maju yang bertema “Menyongsong Indonesia Emas 2045†secara virtual, Jumat malam (26/11).
LaNyalla mengurai, pemerintah telah menyusun roadmap menuju Indonesia 2045 dengan empat pokok pembangunan prioritas. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan di luar Jawa dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Keempat prioritas itu dirangkum dalam satu kalimat, yaitu “Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmurâ€.
"Namun situasi global terkadang membuat sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Seperti misalnya turbulensi akibat pandemi Covid-19 yang tidak pernah kita duga. Sehingga beberapa rencana menjadi gagal dan terhambat," tegasnya.
Untuk saat ini, LaNyalla berpandangan bahwa visi besar “Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur†masih jauh.
"Hari ini kita melihat sendiri ketimpangan penguasaan kekayaan, di mana kurang dari 2 persen penduduk Indonesia menguasai hampir separuh kekayaan Indonesia. Jika ini dibiarkan tentu akan sulit mewujudkan 4 kata dalam visi Indonesia Emas 2045 itu," urainya.
Oleh karena itu, arah perjalanan bangsa harus dikoreksi agar
roadmap yang telah disusun pemerintah dapat terwujud dan Indonesia ke depan lebih baik.
"Kami di DPD RI memandang, koreksi yang bisa dilakukan adalah dengan meninjau ulang Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 lalu. Karena hasilnya membuat Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik," tandasnya.
