Berita

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Dukung Jokowi Stop Ekspor Nikel, Cak Imin: Jangan Takut Digugat WTO!

JUMAT, 26 NOVEMBER 2021 | 15:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor bahan mentah mulai dari nikel, bauksit, hingga tembaga ke luar negeri secara bertahap dinilai sudah tepat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai langkah presiden adalah wujud penegasan kedaulatan Indonesia di mata dunia, terutama dalam konteks perdagangan bahan mentah.

“Saya apresiasi sikap tegas Pak Presiden Jokowi. Ini jadi bukti bahwa kita, Indonesia, berdaulat,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (26/11).


Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, selama ini Indonesia selalu menjadi pengekspor bahan mentah ke luar negeri. Ketika sudah diolah, mereka memasarkannya kembali ke Indonesia. Kondisi itu yang disebutnya membuat Indonesia mudah dipermainkan oleh pasar.

Cak Imin menegaskan dukungannya terhadap sikap Presiden Jokowi menolak ekspor bahan mentah. Di sisi lain dia mendorong transformasi ekonomi dalam negeri untuk diperkuat.

“Ketika Pak Jokowi menolak ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan pengolahannya di dalam negeri, saya kira ini akan membuat Indonesia semakin kuat dan bangkit dari sisi perekonomian,” tuturnya.

Terkait ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia, WTO, Cak Imin menyatakan Indonesia tidak perlu takut. Cak Imin mengatakan PKB siap berada di belakang pemerintah untuk membantu

"Soal gugatan WTO saya kira Indonesia, pemerintah tidak usah takut. Saya atas nama PKB tentu siap mendukung Pak Jokowi, termasuk menghadapi gugatan WTO,” tegasnya.

Terhitung mulai 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak lagi diperbolehkan untuk dieskpor. Pemerintah beralasan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan ini adalah terbatasnya ketahanan cadangan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya