Para pemain di sektor perumahan telah menyiapkan berbagai strategi untuk memenuhi permintaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diproyeksi melonjak pada tahun depan didukung perbaikan ekonomi karena suksesnya program vaksinasi Covid-19. Bank BTN pun siap memenuhi kebutuhan tersebut dengan kapasitas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi hingga 250 ribu per tahun.
Mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kebutuhan rumah MBR dan pekerja informal masih mendominasi angkat backlog. PUPR mencatat dari 11,38 juta unit angka backlog, kebutuhan kepemilikan rumah MBR, masyarakat dengan penghasilan sedikit di atas MBR, dan pekerja informal mencapai 10,59 juta unit.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo mengatakan sejak meluncurkan KPR pertama kali pada 10 Desember 1976 hingga September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit untuk 4,9 juta unit di seluruh Indonesia. Sebanyak 3,5 juta unit di antaranya, merupakan KPR Subsidi.
“Dengan keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19, keberlanjutan kemudahan kepemilikan rumah, hingga kepastian kuota dan anggaran subsidi perumahan akan semakin mendorong permintaan rumah segmen MBR pada 2022. Kami siap mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membiayai hingga 250 ribu unit rumah bagi MBR per tahun,†ujar Haru dalam Forum Group Discussion “Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR Tahun 2022†di Bandung, Kamis (25/11).
Untuk mendorong pembiayaan rumah MBR pada 2022, Bank BTN menyiapkan hampir 4 ribu jaringan kantor dan 11 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya 5 hari.
Bank BTN juga terus mendongkrak dana murah sehingga dapat memberikan bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya MBR. “Kami juga terus bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem perumahan di Indonesia yang dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian, terutama di masa pandemi ini,†kata Haru.
Sementara itu, hingga Oktober 2021, Bank BTN tercatat telah menyerap 99% dari jatah kuota KPR Subsidi baik berskema Subsidi Selisih Bunga (SSB) maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari kuota sebesar 120 ribu unit, serapan Bank BTN mencapai 119 ribu unit.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan selain backlog dari sisi kepemilikan, masih banyak juga kalangan MBR yang belum tinggal di hunian yang layak baik secara menyewa maupun menumpang. PUPR mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik tersebut.
Pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp28,2 triliun untuk total target pembiayaan perumahan pada 2022 sebanyak 200 ribu unit. “Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan untuk rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman di masa pandemi,†tutur Herry.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan FLPP akan resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021. Dengan resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah.
Adi merinci, sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP. “Kami akan terus mengoptimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secara berkelanjutan,†tutur Adi.
Sementara itu, Wakil Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Royzani Sjachril mengatakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR juga bisa dilakukan dengan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja di sektor informal. Saat ini, REI tercatat memiliki 5.507 anggota yang berfokus di segmen MBR.
“Kami meyakini dengan ekosistem perumahan yang kuat terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian segmen MBR akan menjadi program padat karya pemerintah yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,†ujar Royzani.
