Berita

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi mendesak KPK panggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas/RMOL

Politik

Diduga Salahgunakan Anggaran Kemenag, KPK Diminta Panggil Yaqut Cholil Qoumas

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 21:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama RI.

Koordinator AMAK, Fahmi menyampaikan, dugaan penyalahgunaan itu seiring munculnya kabar upaya sabotase gelaran Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Lampung pada 23-25 Desember.

Kata dia, dugaan sabotase itu dilakukan oleh oknum Kementerian Agama yang melakukan pemesanan kamar hotel secara besar-besaran di Lampung tepat pada tanggal pelaksanaan Muktamar NU.

Sabotase itu, lanjutnya, diduga kuat menjadi upaya intervensi dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan dukungan untuk calon ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pada posisi ini, Yahya Cholil Staquf adalah kakak kandung Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran Kemenag RI yang digunakan untuk memenangkan Gus Yahya dalam memenangkan kompetisi menjadi Ketum PBNU," tegas Fahmi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/11).

Masih kata Fahmi, KPK juga perlu memanggil dan memeriksa Menag Yaqut. Hal ini, mengingat anggaran Kemenag tidak akan dikeluarkan tanpa ada persetujuan menteri.

Jika dugaan itu terbukti, kata Fahmi lagi, maka Menag Yaqut telah mempertontonkan kepada publik bagaimana pejabat negara menyahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

"KPK segera panggil dan periksa Yaqut Cholil Quomas untuk memastikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai menteri dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan kerabatnya," tandasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya