Berita

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi mendesak KPK panggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas/RMOL

Politik

Diduga Salahgunakan Anggaran Kemenag, KPK Diminta Panggil Yaqut Cholil Qoumas

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 21:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama RI.

Koordinator AMAK, Fahmi menyampaikan, dugaan penyalahgunaan itu seiring munculnya kabar upaya sabotase gelaran Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Lampung pada 23-25 Desember.

Kata dia, dugaan sabotase itu dilakukan oleh oknum Kementerian Agama yang melakukan pemesanan kamar hotel secara besar-besaran di Lampung tepat pada tanggal pelaksanaan Muktamar NU.

Sabotase itu, lanjutnya, diduga kuat menjadi upaya intervensi dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan dukungan untuk calon ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pada posisi ini, Yahya Cholil Staquf adalah kakak kandung Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran Kemenag RI yang digunakan untuk memenangkan Gus Yahya dalam memenangkan kompetisi menjadi Ketum PBNU," tegas Fahmi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/11).

Masih kata Fahmi, KPK juga perlu memanggil dan memeriksa Menag Yaqut. Hal ini, mengingat anggaran Kemenag tidak akan dikeluarkan tanpa ada persetujuan menteri.

Jika dugaan itu terbukti, kata Fahmi lagi, maka Menag Yaqut telah mempertontonkan kepada publik bagaimana pejabat negara menyahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

"KPK segera panggil dan periksa Yaqut Cholil Quomas untuk memastikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai menteri dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan kerabatnya," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya