Berita

Ilustrasi ASN/Net

Nusantara

ASN Diminta Patuhi Larangan Cuti Akhir Tahun, Ketua Korpri: Tidak Perlu Wisata Keluar Kota

SENIN, 22 NOVEMBER 2021 | 11:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Larangan cuti akhir tahun yang dikeluarkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta hendaknya dipatuhi dan ditaati. Agar Indonesia tidak kembali mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 seperti yang terjadi beberapa bulan lalu.

Sebagai dukungan terhadap larangan tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri), Zudan A Fakrullah, mengimbau seluruh ASN untuk menaati aturan pemerintah yang meniadakan cuti bersama dan cuti akhir tahun 2021.

“Seluruh anggota Korpri saya minta untuk taat aturan dan ikuti penuh ketentuan cuti akhir tahun,” ujar Zudan melalui keterangannya di Jakarta, Senin (22/11).


Ia juga meminta seluruh ASN di berbagai daerah tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Baik untuk pulang kampung ataupun berlibur ke tempat wisata.

“Tidak perlu pulang kampung, tidak perlu wisata ke luar kota,” tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 di berbagai daerah, pemerintah telah melarang cuti akhir tahun bagi seluruh masyarakat. Mulai dari ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN juga karyawan swasta.

Jurubicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, larangan itu diberlakukan untuk meminimalkan pergerakan masyarakat.

Dengan pengurangan mobilitas masyarakat sekitar 20-40 persen dari intensitas normal, maka angka reproduksi efektif berada di bawah 1. Artinya, jika mobilitas bisa tetap ditekan, potensi penyebaran pun lebih kecil.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu, periode libur panjang selalu menimbulkan kenaikan kasus. Hal ini terjadi akibat kecenderungan masyarakat mengisi momen liburan dengan bepergian ke luar rumah dan mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang sering mengurangi kedisiplinan seseorang dalam menegakkan protokol kesehatan,” ujarnya dalam keterangan pers secara daring di Jakarta, Kamis lalu (18/11).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya