Berita

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan/Net

Politik

Arteria Dahlan Salah Kaprah, Polisi-Jaksa-Hakim Bukan Simbol Negara

SABTU, 20 NOVEMBER 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politikus PDIP Arteria Dahlan yang mengusulkan Polisi, Hakim dan Jaksa tidak boleh dioperasi tangkap tangan (OTT) ketika melakukan praktek rasuah, karena mereka simbol negara dinilai salah kaprah.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad, menjelaskan bahwa Polisi, Hakim dan Jaksa bukanlah simbol negara. Ini mengacu konstitusi dan UU Nomor 24 tahun 2009.

"Lambang negara itu ada 4; lagu kebangsaan adalah simbol negara, lambang negara adalah pancasila, bendera adalah merah putih, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Itulah simbol negara kita," kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu siang (20/11).

Menurut Suparji, Hakim, Jaksa, Polisi, secra eksplisit tidak tercantum sebagai simbol negara jika mengacu UU Nomor 24/2009 tersebut. Sebab, mereka adalah alat negara yang antara lain berfungsi untuk melindungi kepentingan negara.

"Hakim, Jaksa, Polisi, secra eksplisit tidak tercantum di (UU Nomor 24/2009). Tetapi sebagai alat negara iya. Karena kehadirannya untuk melindungi kepentingan negara," tandasnya.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sebelumnya mengusulkan, aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim hendaknya tidak dapat ditangkap melalui instrumen operasi tangkap tangan (OTT).

Menurutnya, mereka adalah simbol negara di bidang penegakan hukum yang harus dijaga marwah kehormatannya.

"Sebaiknya aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, KPK, itu tidak usah dilakukan instrumen OTT terhadap mereka. Alasannya pertama mereka ini adalah simbolisasi negara di bidang penegakan hukum, mereka simbol-simbol, jadi marwah kehormatan harus dijaga," kata Arteria, Jumat (19/11).


Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Bos Sinar Mas Franky Widjaja Dipolisikan Perkara Sepele

Kamis, 30 Mei 2024 | 00:06

Tanggapan SYL soal Biduan Nayunda: Dia Teman Cucu, Saya 70 Tahun, Ada Hal Apa?

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:39

Bamsoet Terima Aspirasi Usulan Bupati dan Walikota Orang Asli Papua

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:04

MA Gantung Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:01

Awas, Framing Tanpa Fakta di Kasus Timah Bisa Kena UU ITE

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:49

Pedangdut Nayunda Akui Terima Berbagai Aset Hingga Kue Ulang Tahun dari SYL

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:48

Temui AHY, Muzakir Manaf Bahas Pilkada Aceh 2024 Hingga Lahan untuk Eks Kombatan

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:40

Wapres Ma’ruf Amin Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji Aceh Besar

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:26

Diputus Kerja Sepihak, Karyawan Perusahaan Asuransi Bawa ke Ranah Hukum

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:19

Jelang Idul Adha 2024, Pemkab Muratara Pantau Ketat Kesehatan Hewan Kurban

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:14

Selengkapnya