Direktur CNE Tania D'Amelio (kanan membelakangi kamera) menerima delegasi Indonesia yang hadir memantau jalannya pemilihan lokal di Venezuela, Kamis (18/11).RMOL
Persiapan semakin matang. Logistik pemilihan umum telah didistribusikan ke seluruh pelosok negeri di 23 negara bagian dengan pengawalan ketat Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) atau Angkatan Bersenjata Venezuela.
Masa kampanye juga telah dihentikan pada Kamis malam (18/11). Kini Venezuela memasuki hari tenang menjelang pemungutan suara yang akan digelar Minggu lusa (21/11).
Presiden Consejo Nacional Electoral (CNE) atau Dewan Pemilihan Nasional, Prof. Pedro Calzadilla Perez, di hadapan ratusan pemantau dari puluhan negara yang hadir untuk mengikuti langsung jalannya pemilu akbar ini mengatakan, Pemilu 21N adalah bukti nyata bahwa demokrasi merupakan tradisi rakyat Venezuela.
Pemilu yang digelar untuk memilih 23 gubernur negara bagian, 335 walikota, dan 253 legislator, serta 2.471 anggota lembaga legislatif lokal ini, sebutnya lagi saat berbicara di Hotel JW Marriott di Caracas, Kamis (19/11), semakin penting karena merupakan bagian dari dialog dari dilakukan pemerintahan Nicolas Maduro dengan kelompok oposisi.
Kali ini tidak ada partai politik yang menyatakan memboikot pelaksanaan pemilu. Tidak seperti dalam Pilpres 2018 dan Pemilu Majelis Nasional 2020.
Kubu Gran Polo Patriotico Simon Bolivar atau dikenal sebagai Great Patriotic Pole (GPP) yang terdiri dari sembilan partai politik dengan senang menyambut pemilu akbar ini. Kubu GPP dipimpin oleh Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) besutan Nicolas Maduro dan delapan partai lain.
Partai-partai pro-pemerintah menguasai pemerintahan dan parlemen lokal hasil dari dua pemilihan lokal sebelumnya di tahun 2017 dan 2018. Setidaknya 19 dari 23 posisi gubernur negara bagian dan 300 dari 335 posisi walikota diduduki kubu GPP.
Sementara kubu oposisi hanya menguasai negara bagian Táchira, Mérida, Anzoátegui, dan Nueva Esparta, serta 35 walikota lainnya.
Walau begitu, kubu oposisi Allianza Democratica juga menyambut pemilu akbar ini dengan tangan terbuka. Bagi mereka, pintu kesempatan untuk merebut kekuasaan sedang terbuka.
Dengan proses perdamaian yang sedang berlangsung dan animo yang tinggi dari kedua belah pihak, pertanyaannya kini adalah: apakah tingkat partisipasi politik dalam pemberian suara (turn out) juga akan meningkat, melampaui Pilpres 2018 dan Pemilu Majelis Nasional 2020?
Pertanyaan ini juga mengemuka dalam courtesy meeting antara Direktur CNE, Tania D’Amelio, dengan enam pemantau independen dari Indonesia.
Adalah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa yang menanyakan soal turn out yang diharapkan. Teguh membandingkannya dengan Pilpres 2018 (45 persen) dan Pemilu Majelis Nasional 2020 (37 persen).
“Saya tidak mau membuat prediksi. Saya tidak ingin mengatakan suatu angka (mengenai turn out),†jawab Tania D'Amelio.
Namun, ia melanjutkan, melihat proses politik yang sedang terjadi dan kesiapan semua partai politik yang berkompentisi, pihaknya mengharapkan turn out yang lebih tinggi.
Selain Teguh Santosa, lima pemantau independen dari Indonesia lainnya adalah Dubes Diar Nurbiantoro, Eddy Supriyatno, dan Niken Supraba, dari Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), serta Arif Budian dan Sumariyandono dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebanyak 21 juta warganegara Venezuela terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu akbar ini. Sejauh ini diperkirakan, 5 juta warganegara Venezuela berada di negara lain, dan tidak akan melibatkan diri dalam pemilihan lokal.
Sementara kalangan menilai, dari sekitar 16 juta pemilih yang berada di dalam negeri, masih sulit memperkirakan setengah dari angka itu akan memberikan suara.
Walau tidak ada seruan boikot menyambut pemilu akbar ini, namun praktik “politik kasta†yang semakin terasa juga menimbulkan rasa kecewa di tengah pemilih suara.
Over all diperkirakan, turn out akan berada pada kisaran 35 sampai 45 persen.
