Berita

Massa pendemo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah atribut pengusutan bisnis PCR/RMOL

Politik

Selain Periksa Luhut dan Erick, Pendemo Minta Jokowi Gratiskan Tes PCR

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo didesak untuk menggratiskan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) usai terungkap dugaan dua menteri terlibat skandal bisnis PCR.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (18/11).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, sekitar hampir 100 orang ini menggelar unjuk rasa dengan membawa berbagai atribut. Massa aksi yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu ini juga terlihat membawa sebuah manekin keranda yang bertuliskan "Korban PCR" serta beragam spanduk.


Massa aksi meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) soal dugaan bisnis PCR yang melibatkan Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan Prima dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan," ujar Ketua Umum (Ketum) DPN SRMI, Wahida Baharuddin saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di lokasi aksi.

Menurut Wahida, tes PCR merupakan barang yang penting dan vital yang harus disediakan secara massal dan gratis oleh negara di tengah pandemi Covid-19.

"Sayangnya, sejak awal pandemi hingga gelombang kedua yang menjangkiti jutaan orang dan membunuh ratusan ribu warga negara, tes PCR diserahkan ke mekanisme pasar. Harganya sempat mencapai di atas Rp 2 juta," kata Wahida.

Mahalnya tes PCR tersebut dianggap memperburuk situasi pandemi di Indonesia. Karena, banyak warga negara terutama kalangan miskin yang tidak bisa mengakses PCR.

"Di basis pengorganisiran SRMI, ada banyak kejadian kematian dengan gejala Covid-19 yang terlambat tertangani karena keterlambatan pendeteksian dan mahalnya tes PCR," terang Wahida.

Apalagi, pemerintah memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan dengan harga yang mahal di saat rakyat sedang kesulitan.

"Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan tes PCR untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas Wahida.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya