Berita

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon/Net

Politik

Serangan Fadli Zon Buktikan Partai Koalisi Pemerintah pun Bisa Tetap Kritis

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 04:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon tengah jadi perhatian publik. Namun, sikap kritis Fadli Zon kepada pemerintah dinilai sesuai dengan fungsi anggota DPR RI.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai, yang dialami Fadli Zon termasuk salah satu bentuk dilema partisan. Bahkan, hal tersebut biasa dialami anggota partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Hal tersebut telah dilakukan Fadli Zon yang memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.


"Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI," kata Karim, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/11).

Kendati begitu, ia tak menampik legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.

"Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah," ucapnya.

Ia menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, kritik dari orang-orang di lembaga yang memang seharusnya mengkritik pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi.

Artinya, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.

"Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya