Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan/Net

Politik

Heri Gunawan: Butuh Waktu Balik Modal, Tidak Tepat Gunakan APBN Biayai Kereta Cepat Jakarta-Bandung

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 17:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tepat pemerintah mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Begitu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyikapi paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberi PMN kepada proyek KCJB sebesar Rp 4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021.

"PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun, bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," kata Heri Gunawan kepada wartawan, Senin (15/11).


Faktor lainnya, kata Heri, KCJB menjadi proyek yang kurang ekonomis karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung, yakni Stasiun Tegalluar. Sehingga, penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah Kota Bandung.

Selain itu, kata dia, harga tiket yang diperkirakan antara Rp 250.000 hingga Rp 350.000 akan menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lainya seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi.

Masih kata legislator Partai Gerindra ini, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, juga sedikit banyak akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta atau sebaliknya.

"Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tidak layak didanai oleh APBN," katanya.

Lebih mengherankan lagi, sambung Heri, pemerintah terkesan tidak konsisten karena awalnya proyek KCJB diputuskan akan dibangun tanpa dibebankan pada APBN atau berdasarkan kerjasama bisnis.

"Namun tiba-tiba terbit Perpes 93/2021 yang menyatakan KJCB bisa didanai dengan APBN. Karena Perpres tersebut baru diterbitkan maka perlu dikaji lebih dahulu untuk bisa diakomodir dalam pengeluaran APBN 2021,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya