Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon Diminta Lawan DPP Gerindra, Berani?

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 16:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Teguran DPP Gerindra terhadap Fadli Zon karena mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut disesalkan. Hal ini, telah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota DPR RI, yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.

Demikian pendapat pengamat komunikasi politik Universias Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/11).

“Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air,” kata Jamiluddin.


Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, teguran DPP Gerindra membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra. Jikalau demikian, kata Jamiluudin, Gerindra semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya.

“DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan,” tandasnya.

Jurubicara Partai Gerindra, Habiburokhman, sebelumnya mengatakan bahwa anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon telah ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Parabowo Subianto.

Teguran tersebut diberikan terkait cuitan Fadli Zon di akun Twitter pribadinya yang menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang.

Menurut Habiburokhman, teguran diberikan Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Habiburokhman juga menegaskan apa yang disampaikan Fadli tersebut tidak mewakili Partai Gerindra.

“Tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman, Senin (15/11).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya