Berita

Suku Maori mengutuk aksi demonstrasi anti-vaksin menggunakan ritual tradisional/Net

Dunia

Suku Maori Minta Demonstran Anti-Vaksin Tak Gunakan Ritual Budaya Selama Aksi

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 15:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Suku Maori buka suara perihal penggunaan ritual budaya haka Ka Mate dalam aksi protes anti-vaksin Covid-19 baru-baru ini di Selandia Baru.

Pada Senin (15/11), Ngati Toa atau suku yang diakui sebagai penjaga budaya haka Ka Mate, membuat sebuah pernyataan perihal aksi protes terhadap pembatasan sosial dan kebijakan vaksin.

"Ngati Toa mengutuk penggunaan haka Ka Mate untuk mendorong dan mempromosikan pesan vaksinasi anti-Covid-19," kata pernyataan tersebut, seperti dikutip AFP.


“Kami mendesak agar pengunjuk rasa segera berhenti menggunakan taonga (harta budaya) kami," tambah mereka.

Ka Mate merupakan salah satu ritual yang paling terkenal dari ritual lainnya milik suku Maori. Ritual ini kerap dimainkan sebelum pertandingan rugby selama lebih dari satu abad, serta ada pada acara pernikahan dan pemakaman.

Ka Mate sendiri situal dengan menghentakkan kaki dan memutar mata yang disusun oleh kepala prajurit Te Rauparaha sekitar tahun 1820 untuk merayakan pelariannya dari partai perang pengejar suku saingan.

Pada 2014, parlemen Selandia Baru mengesahkan UU yang berisi Ngati Toa sebagai penjaga ritual. Namun tidak ada hukuman yang dijelaskan jika ritual disalahgunakan.

Kepala Ngati Toa, Helmut Modlik menyebut penggunaan Ka Mate dalam aksi unjuk rasa anti-vaksin dilandaskan pada kepentingan pribadi, dan bukan suku.

“Banyak tupuna (nenek moyang) kami kehilangan nyawa dalam pandemi sebelumnya dan kami sangat menderita,” ujarnya.

“Kami sangat yakin bahwa vaksin Covid-19 adalah perlindungan terbaik yang kami miliki, dan kami berkomitmen untuk mendukung whanau (keluarga) kami untuk divaksinasi sesegera mungkin," tambah dia.

Banyak dari mereka yang melakukan Ka Mate dalam demonstrasi adalah orang Maori yang masih muda. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pihaknya berusaha untuk meluruskan disinformasi yang ada.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya