Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping/Net

Dunia

Revisi "Menghentikan" Jadi "Mengurangi" Batubara di COP26, China dan India Harus Berikan Penjelasan

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hasil konferensi perubahan iklim atau COP26 dinilai telah mengecewakan banyak pihak. Salah satu poin yang disoroti adalah revisi mengenai pengendalian batubara.

Berdasarkan kesepakatan dalam COP26 di Glasgoq, Skotlandia yang berakhir pada Sabtu (13/11), negara-negara sepakat untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap, alih-alih menghentikannya secara bertahap.

Perubahan itu dilakukan atas inisiasi dari China dan India. India, yang didukung oleh China dan sejumlah negara berkembang lainnya yang bergantung pada batubara, menolak klausul "penghapusan secara bertahap".


Melihat hal tersebut, Presiden COP26 Alok Sharma pada Minggu (14/11) mengatakan, China dan India perlu memberikan penjelasan mengenai perubahan bahasa yang dinilainya lebih lunak terhadap penggunaan batubara.

"Dalam hal China dan India, mereka harus menjelaskan masalah khusus ini," kata Sharma pada konferensi pers di Downing Street di London, seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tampaknya tidak mempermasalahkan perubahan bahasa tersebut.

"Apakah bahasa itu 'bertahap' atau 'berhenti' tampaknya bagi saya sebagai penutur bahasa Inggris tidak membuat banyak perbedaan. Arah perjalanannya hampir sama," ujar Johnson.

Johnson mengatakan COP26 telah menyampaikan mandat untuk memotong penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara yang didukung oleh tindakan nyata dari masing-masing peserta.

"Ketika Anda menambahkan semua itu bersama-sama, tidak diragukan lagi bahwa Glasgow telah membunyikan lonceng kematian bagi tenaga batubara," katanya pada konferensi pers.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya